Tiga perempuan dari Kejaksaan Republik Indonesia menerima penghargaan dalam ajang CNN Indonesia Leading Women Awards 2026. Mereka dipuji sebagai sosok inspiratif, tangguh, berintegritas, dan berhasil menunjukkan kepemimpinan di tengah kompleksitas dunia hukum.
Nama-nama mereka memang layak diapresiasi.
Olivia Sembiring, Mahayu Dian Suryandari, dan Apsari Dewi menjadi simbol perempuan yang mampu menembus dunia penegakan hukum yang selama ini identik dengan ruang maskulin, keras, dan penuh intrik kekuasaan.
Tetapi di luar panggung penghargaan yang gemerlap itu, ada ironi besar yang tidak bisa diabaikan: publik Indonesia hari ini bukan sedang kekurangan simbol keberhasilan perempuan di institusi hukum. Publik justru sedang kekurangan rasa percaya bahwa hukum benar-benar bekerja adil untuk semua orang.
Karena sejujurnya, masalah terbesar penegakan hukum di negeri ini bukan soal kurangnya perempuan hebat.
Masalahnya adalah terlalu banyak rakyat kecil yang merasa hukum hanya tegas kepada mereka yang lemah, tetapi berubah lentur ketika berhadapan dengan mereka yang punya kuasa, uang, dan koneksi.
Penghargaan tentang integritas tentu terdengar indah. Tetapi kata “integritas” di sektor hukum Indonesia sudah terlalu sering dipakai dalam pidato seremonial sampai terasa seperti slogan wajib, bukan kenyataan yang konsisten dirasakan masyarakat.
Rakyat mendengar istilah “akuntabilitas publik” sambil menyaksikan kasus korupsi miliaran rupiah yang hukumnya kadang lebih ringan daripada pencuri sandal di masa lalu.
Mereka mendengar pujian tentang keberanian aparat hukum, sementara mafia peradilan tetap menjadi rumor abadi yang tak pernah benar-benar mati.
Dan di tengah semua itu, penghargaan demi penghargaan terus dibagikan di auditorium mewah dengan tema besar seperti “Empowered Women, Empowering The Nation.”
Tentu perempuan hebat pantas dirayakan. Tetapi bangsa ini tidak akan berubah hanya karena panggung penghargaan dipenuhi kata-kata inspiratif dan foto formal penuh senyum.
Yang dibutuhkan rakyat jauh lebih sederhana dan jauh lebih sulit: sistem hukum yang tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Karena sekuat apa pun narasi tentang perempuan tangguh dalam penegakan hukum, publik tetap akan menilai institusi dari satu hal paling nyata: apakah keadilan benar-benar bisa dibeli atau tidak.
Dan selama masyarakat masih merasa hukum sering menjadi panggung negosiasi kekuasaan, maka penghargaan tentang integritas akan selalu terdengar setengah kosong — megah di panggung, tetapi rapuh di mata rakyat yang terlalu sering kecewa.(***)
