Di Aroba, anak-anak kembali mendapat semangat belajar dari personel Satgas Pamtas Kewilayahan Yonif 410/Alugoro yang turun langsung mengajar di SD Negeri 1 Aroba.
Mereka mengajarkan pelajaran umum, membaca, wawasan kebangsaan, hingga memberi motivasi kepada siswa agar tetap semangat menuntut ilmu.
Pemandangan ini memang menghangatkan hati. Tentara masuk kelas, anak-anak antusias, guru terbantu, masyarakat senang. Tetapi di balik cerita heroik itu, ada kenyataan yang jauh lebih pahit: mengapa di banyak wilayah Indonesia, tugas memastikan pendidikan tetap berjalan justru sering jatuh ke tangan aparat bersenjata?
Karena kalau tentara harus ikut mengisi kekosongan guru, itu bukan sekadar kisah pengabdian. Itu alarm keras bahwa negara terlalu lama gagal menghadirkan pendidikan secara normal dan bermartabat.
Anak-anak Papua seharusnya tidak tumbuh dengan rasa syukur hanya karena akhirnya ada orang dewasa yang datang mengajar.
Sebab pendidikan bukan bantuan darurat. Pendidikan adalah hak dasar.
Tetapi bertahun-tahun, Papua lebih sering menerima kunjungan simbolik daripada pembangunan yang benar-benar menyentuh akar masalah. Jalan rusak, fasilitas terbatas, distribusi guru timpang, akses pendidikan tertinggal — semua terus menjadi cerita lama yang diwariskan dari satu pidato pejabat ke pidato berikutnya.
Lalu setiap kali ada aparat datang membantu, negara buru-buru menyebutnya bukti kepedulian.
Padahal rakyat tidak butuh kepedulian sesaat. Mereka butuh sistem yang bekerja.
Yang lebih ironis, kegiatan seperti ini sering dipublikasikan besar-besaran seolah menjadi prestasi luar biasa. Foto tentara mengajar anak-anak dipenuhi narasi haru dan pujian. Sementara pertanyaan mendasarnya justru tenggelam: ke mana negara selama ini ketika sekolah-sekolah di daerah terpencil kekurangan tenaga pengajar?
Mengapa guru profesional begitu sulit bertahan di wilayah yang paling membutuhkan mereka?
Dan kenapa urusan mendidik generasi bangsa masih terasa seperti misi kemanusiaan, bukan kewajiban negara yang seharusnya rutin dan terjamin?
Anak-anak di Papua tidak membutuhkan belas kasihan yang datang bergelombang mengikuti rotasi penugasan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa kualitas pendidikan mereka tidak kalah hanya karena lahir jauh dari pusat kekuasaan.
Satgas tentu layak diapresiasi karena hadir dan membantu masyarakat. Mereka bekerja di ruang kosong yang ditinggalkan sistem. Tetapi justru di situlah letak ironi paling menyakitkan: ketika aparat harus mengambil peran tambahan demi menutupi kegagalan birokrasi sipil menyediakan layanan dasar.
Dan selama kondisi seperti ini terus dianggap normal, maka negeri ini sebenarnya sedang mengakui sesuatu yang memalukan:
bahwa di sebagian wilayah Indonesia, pendidikan masih bergantung pada siapa yang kebetulan datang membantu — bukan pada negara yang seharusnya selalu hadir sejak awal.(***)
