Sulaiman Harahap menegaskan pentingnya penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi risiko bencana yang makin kompleks di Sumatera Utara.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara sosialisasi dan Focus Group Discussion di ballroom hotel mewah di Medan. Tempat yang nyaman, dingin, dan aman dari longsor — setidaknya selama sesi pembukaan dan coffee break berlangsung.
Ironis memang. Ketika rakyat di daerah rawan bencana masih sibuk membersihkan lumpur dan memperbaiki rumah rusak, pejabat kembali berkumpul membahas “penguatan kelembagaan” dengan proyektor terang dan kursi empuk.
Tentu diskusi penting. Regulasi juga penting. Tetapi publik sudah terlalu sering melihat pola yang sama: setiap kali bencana besar terjadi, respons negara hampir selalu dimulai dari seminar, FGD, sosialisasi, dan penyamaan persepsi.
Seolah-olah banjir akan surut lebih cepat kalau jumlah forum koordinasi ditambah.
Sumut sendiri baru saja mengalami bencana besar tahun 2025 yang menewaskan ratusan orang. Artinya persoalannya sudah sangat serius. Namun yang terus terdengar justru istilah-istilah birokratis seperti “penguatan tata kelola”, “adaptif”, “sinkronisasi kelembagaan”, dan “tipologi risiko.”
Bahasa yang sangat rapi. Sangat teknokratis. Tapi sering terasa jauh dari suara warga yang rumahnya hanyut.
Edi Suhermanto mengatakan forum ini bertujuan menyamakan persepsi antar daerah.
Masalahnya, rakyat sebenarnya tidak terlalu peduli apakah persepsi antarinstansi sudah sinkron atau belum. Yang mereka ingin tahu sederhana: ketika hujan besar datang, apakah negara benar-benar siap menyelamatkan mereka?
Karena selama ini, banyak daerah rawan bencana justru terlihat lebih siap memasang baliho imbauan daripada membangun sistem evakuasi yang benar-benar bekerja.
BPBD disebut harus diperkuat dari hulu ke hilir. Kalimat yang terdengar visioner. Tetapi publik juga tahu, kelembagaan di Indonesia sering tampak kuat di struktur organisasi, namun lemah di lapangan.
Rapat lengkap. Jabatan jelas. Stempel resmi. Tetapi saat bencana datang, logistik terlambat, koordinasi kacau, dan masyarakat bertahan sendiri sambil menunggu bantuan.
Yang lebih menyakitkan, pemerintah kini mulai sering menyebut perubahan iklim sebagai penyebab meningkatnya bencana. Memang benar. Tetapi perubahan iklim sering dijadikan alasan paling aman untuk menutupi kegagalan lama: tata ruang semrawut, pembabatan hutan, pembangunan tanpa kontrol, dan lemahnya mitigasi.
Padahal longsor tidak terjadi hanya karena hujan. Banyak bencana diperparah oleh keserakahan yang dilegalkan atas nama pembangunan.
Dan akhirnya, rakyat kembali menyaksikan siklus yang sama:
bencana datang,
korban berjatuhan,
pemerintah rapat,
FGD digelar,
persepsi disamakan,
foto bersama diambil.
Lalu semua berjalan normal kembali… sampai alam kembali mengingatkan bahwa yang selama ini lemah bukan sekadar kelembagaan BPBD, tetapi keberanian negara mencegah kerusakan sebelum berubah menjadi tragedi.(***)
