Inspektorat Jenderal Angkatan Darat turun meninjau Jembatan Garuda Program Presiden RI di Prigi. Audit dilakukan untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Kalimat-kalimat yang terdengar sangat ideal. Sangat rapi. Sangat birokratis. Hampir terlalu sempurna untuk negara yang berkali-kali menyaksikan proyek infrastruktur ambruk bahkan sebelum baliho peresmiannya pudar terkena hujan.
Tim audit memeriksa kondisi fisik jembatan, kualitas konstruksi, hingga manfaatnya bagi masyarakat. Sebuah langkah yang memang seharusnya dilakukan. Karena di Indonesia, pembangunan sering lebih cepat selesai di laporan dibanding di lapangan.
Dan rakyat sudah terlalu sering melihat pola yang sama: proyek diresmikan meriah, pejabat tersenyum sambil memotong pita, drone beterbangan mengambil gambar sinematik — lalu beberapa bulan kemudian masyarakat mulai menemukan retakan, jalan ambles, atau fasilitas rusak yang jawabannya selalu klasik: “masih masa pemeliharaan.”
Gusti Nyoman Suriastawa mengatakan jembatan ini diharapkan membantu aktivitas masyarakat Desa Prigi. Tentu saja itu tujuan yang baik. Sebab warga desa memang membutuhkan akses layak, bukan sekadar janji pembangunan yang muncul tiap musim politik.
Tetapi publik juga tahu, di negeri ini infrastruktur kadang dibangun lebih untuk dipamerkan sebagai pencapaian kekuasaan daripada benar-benar dirawat demi kebutuhan rakyat jangka panjang.
Audit dan pengawasan akhirnya menjadi penting bukan karena sistem kita sudah hebat, tetapi justru karena masyarakat terlalu sering curiga ada sesuatu yang salah kalau proyek pemerintah tidak diawasi ketat.
Karena pengalaman mengajarkan rakyat satu hal: semakin besar papan proyek, kadang semakin besar juga potensi permainan di belakangnya.
Sementara itu, Isnanto Roy Saputro menyebut jembatan ini penting untuk distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat.
Benar. Infrastruktur memang bisa mengubah hidup warga desa. Jalan dan jembatan yang baik bisa membuka ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Namun yang sering menjadi masalah bukan cuma membangun, melainkan menjaga agar pembangunan tidak berubah menjadi monumen cepat rusak hasil kompromi kualitas demi mengejar target proyek.
Sebab rakyat sudah terlalu sering dijadikan penonton proyek-proyek “untuk kesejahteraan masyarakat” yang pada akhirnya lebih menguntungkan kontraktor, pejabat, dan foto-foto pencitraan daripada warga itu sendiri.
Dan di tengah semua jargon tentang transparansi dan akuntabilitas, masyarakat sebenarnya hanya ingin satu hal sederhana: kalau uang negara dipakai membangun jembatan, maka jembatannya harus benar-benar kokoh — bukan sekokoh narasi pidato saat peninjauan saja.(***)
