Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara mengumumkan kabar menggembirakan: Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara mengalami kenaikan.
Angkanya terlihat cantik. Rapi. Optimistis. Kerukunan naik. Demokrasi naik. Investasi diharapkan ikut masuk.
Dan seperti biasa, ketika angka statistik mulai membaik, pemerintah buru-buru menyimpulkan bahwa keadaan sosial juga ikut sehat.
Masalahnya, rakyat hidup di dunia nyata — bukan di tabel presentasi PowerPoint.
Mulyono mengatakan peningkatan indeks ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan. Pernyataan yang terdengar sangat administratif dan penuh optimisme birokrasi.
Tetapi publik tentu berhak bertanya: demokrasi yang meningkat itu terasa di mana?
Apakah terasa di ruang kritik publik yang makin sehat?
Atau justru hanya terasa di laporan evaluasi tahunan yang disusun rapi sebelum konferensi pers?
Karena di lapangan, masyarakat masih sering melihat kritik dibalas sensitif, aktivis dicurigai, dan perbedaan pendapat dianggap gangguan stabilitas.
Sementara istilah “kerukunan” kadang terdengar indah hanya selama semua orang diam dan tidak terlalu keras menyuarakan keresahan.
Indeks kerukunan juga disebut naik. Tetapi rakyat tahu, kerukunan sejati bukan sekadar tidak adanya konflik terbuka. Kerukunan berarti keadilan sosial terasa merata, minoritas merasa aman, dan masyarakat tidak hidup dalam ketakutan terhadap perbedaan.
Kalau orang hanya rukun di permukaan karena lelah berdebat atau takut dianggap membuat gaduh, itu bukan kerukunan. Itu kelelahan sosial yang dibungkus statistik.
Ironisnya, di saat indeks demokrasi dipuji meningkat, Sumut juga masih bergulat dengan persoalan narkoba yang disebut sangat serius. Pemerintah bahkan bangga karena kampanye anti narkoba Sumut menempati peringkat kedua nasional.
Peringkat kampanye.
Bukan peringkat keberhasilan menurunkan pengguna.
Dan di situlah absurditas birokrasi Indonesia sering terlihat paling jelas: kita kadang lebih sibuk mengukur seberapa ramai kampanye dibanding seberapa nyata masalah berhasil diselesaikan.
Kesbangpol juga membentuk konselor adiksi, mengadakan sosialisasi, seminar, pembekalan, dan dialog lintas tokoh. Semua terdengar aktif. Semua terdengar produktif.
Tetapi rakyat sudah terlalu sering melihat negara jatuh cinta pada sosialisasi.
Hampir semua masalah di negeri ini ujung-ujungnya diselesaikan dengan seminar, spanduk, forum diskusi, dan jargon “penguatan kapasitas.”
Korupsi disosialisasikan.
Radikalisme disosialisasikan.
Narkoba disosialisasikan.
Demokrasi didialogkan.
Sementara akar persoalan tetap tumbuh tenang di belakang panggung.
Dan akhirnya, indeks demi indeks terus naik setiap tahun, sementara sebagian masyarakat tetap merasa hidup di ruang publik yang makin sempit, ekonomi yang keras, dan birokrasi yang lebih sibuk menjaga citra stabil daripada mendengar suara rakyat secara jujur.
Karena demokrasi tidak diukur dari seberapa indah angka dalam laporan pemerintah.
Demokrasi diuji saat rakyat berani bicara — dan pemerintah tetap mau mendengar tanpa merasa terganggu.(***)
