Data kunjungan wisatawan mancanegara 2026 kembali dipamerkan dengan penuh optimisme. Lebih dari 1,1 juta wisatawan masuk ke Indonesia hanya dalam Januari. Februari dan Maret pun tetap di atas angka sejuta.
Angka-angka ini tentu membuat pejabat pariwisata tersenyum lebar. Angka itu muncul dari Badan Pusat Statistik. Presentasi investasi kembali terlihat menjanjikan. Grafik bisa dinaikkan. Target bisa diumumkan. Caption “pariwisata bangkit” kembali dipasang dengan penuh semangat nasionalisme ekonomi.
Tetapi seperti biasa, Indonesia terlalu sering jatuh cinta pada angka — sambil lupa memeriksa kenyataan di lapangan.
Bandar Udara Internasional Ngurah Rai masih mendominasi pintu masuk wisatawan asing. Bali lagi. Bali lagi. Bali terus.
Sementara daerah lain masih sibuk menjual slogan “destinasi prioritas” sambil berjuang dengan jalan rusak, transportasi minim, toilet umum memprihatinkan, pungli kecil-kecilan, dan pelayanan yang kadang lebih galak daripada ramah.
Indonesia memang suka bicara soal “keramahan budaya.” Tetapi wisatawan asing sering lebih dulu berkenalan dengan antrean panjang, calo, tarif tidak jelas, dan petugas yang memasang wajah seperti sedang dipaksa bekerja.
Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, ratusan ribu turis masuk tiap bulan. Namun pengalaman sebagian wisatawan kadang tetap klasik: keluar bandara modern, lalu langsung bertemu kemacetan, polusi, dan tata kota yang terasa seperti hasil kompromi panjang antara pembangunan dan kekacauan.
Sementara itu, pemerintah terus sibuk menjual citra “wonderful” ke luar negeri, padahal banyak persoalan dasar wisata domestik sendiri belum selesai.
Bahkan di beberapa daerah, wisatawan asing masih dianggap seperti dompet berjalan: harga dinaikkan, aturan dibuat fleksibel, dan pelayanan berubah ramah hanya ketika kamera atau uang terlihat.
Yang lebih ironis, angka kunjungan wisatawan selalu dirayakan besar-besaran, tetapi jarang dibarengi pertanyaan penting: siapa yang paling menikmati keuntungan dari jutaan turis itu?
Apakah masyarakat lokal benar-benar sejahtera?
Atau hanya hotel besar, investor, dan elite pariwisata yang makin kaya sementara warga sekitar tetap jadi penonton di tanah sendiri?
Data juga menunjukkan jalur laut dan darat tetap ramai. Batam menjadi salah satu pintu masuk utama. Tetapi kawasan perbatasan Indonesia selama ini sering terasa paradoksal: menjadi wajah depan negara, namun fasilitasnya kadang masih terasa seperti halaman belakang yang terlupakan.
Pemerintah suka mengatakan pariwisata adalah masa depan ekonomi Indonesia. Tetapi masa depan tidak dibangun hanya dengan festival, konser, baliho promosi, dan angka statistik kunjungan.
Karena wisatawan asing tidak hanya datang untuk melihat pemandangan. Mereka juga menilai cara sebuah negara bekerja.
Mereka melihat bandara, jalan, kebersihan, keamanan, transportasi, layanan publik, hingga perilaku aparat.
Dan selama Indonesia masih lebih sibuk mengejar jumlah kunjungan daripada memperbaiki kualitas pengalaman wisata, maka jutaan turis yang datang setiap tahun hanya akan menjadi angka indah di laporan — sementara wajah asli pengelolaan negeri ini tetap penuh tambalan, pencitraan, dan kekacauan yang dipoles brosur wisata.(***)
