Badiklat Kejaksaan RI Gagas ASCCC Berbasis AI, Biar Penegakan Hukum Tak Cuma Pintar Bicara, tapi Juga Pintar Membaca Data

Badiklat Kejaksaan RI Gagas ASCCC Berbasis AI, Biar Penegakan Hukum Tak Cuma Pintar Bicara, tapi Juga Pintar Membaca Data

JAKARTA — Dunia penegakan hukum kini tidak cukup hanya mengandalkan ketebalan berkas, ketajaman analisis manusia, dan pengalaman bertahun-tahun di lapangan. Di tengah era artificial intelligence (AI), data juga mulai mendapat tempat terhormat—meski tentu saja, data tetap harus dibaca manusia dan bukan sebaliknya.

Semangat itulah yang dibawa Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan (Kapusdiklat Mapim) Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Dr. Teuku Rachman, S.H., M.H., melalui gagasan proyek perubahan Adhyaksa Smart Cognitive Command Center (ASCCC) dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Tahun 2026.

Gagasannya cukup sederhana untuk diucapkan, tetapi tentu tidak sesederhana mengklik tombol enter: membangun sistem berbasis AI yang mampu mengintegrasikan pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, data, hingga intelligence layer untuk menghasilkan insight dan rekomendasi strategis bagi pimpinan Kejaksaan.

Dengan kata lain, data tidak lagi sekadar menjadi angka yang rajin menghuni tabel dan laporan. Data diharapkan bisa “berbicara”, memberi gambaran, bahkan membantu membaca kemungkinan kebijakan yang akan diambil.

Namun, tentu saja AI bukanlah jaksa baru yang tiba-tiba diberi kewenangan menyidik, menuntut, atau memutus perkara. Ia tetap alat bantu. Keputusan hukum tetap membutuhkan manusia, pertimbangan hukum, etika, serta tanggung jawab institusional.

Dari Pusat Diklat Menuju Pusat Kecerdasan Organisasi

Menurut Teuku Rachman, perubahan lingkungan strategis berlangsung begitu cepat. Teknologi berkembang, AI semakin masuk ke berbagai bidang pekerjaan, sementara tantangan penegakan hukum semakin kompleks.

Dalam situasi tersebut, kualitas SDM menjadi salah satu faktor penting.

“Sebagai institusi yang memegang peran penting dalam penegakan hukum, Kejaksaan membutuhkan aparatur yang tidak hanya menguasai kompetensi teknis, tetapi juga mampu memahami perkembangan lingkungan secara strategis, mengoptimalkan teknologi, serta mengambil keputusan berdasarkan data dan informasi valid,” ujar Teuku Rachman.

Pernyataan tersebut terdengar masuk akal. Sebab di zaman ketika informasi bisa bergerak lebih cepat daripada surat dinas, kemampuan membaca data tentu menjadi modal penting.

Masalahnya tinggal satu: jangan sampai datanya sudah smart, tetapi orang yang memasukkan data masih bekerja dengan prinsip “nanti saja diperbarui”.

Karena sehebat apa pun sistem AI, kalau data yang masuk tidak akurat, hasilnya bisa ikut tersesat. Teknologi boleh cerdas, tetapi prinsip garbage in, garbage out tetap berlaku.

ASCCC, Ketika Data SDM Diajak Berpikir Lebih Jauh

Dalam konsep yang digagas tersebut, ASCCC akan mengintegrasikan pembelajaran, human capital value chain, dan One Data Human Capital dengan intelligence layer.

Integrasi itu ditujukan untuk menghasilkan insight serta rekomendasi strategis yang dapat menjadi bahan pertimbangan pimpinan dalam merumuskan kebijakan.

Jadi, ASCCC tidak dirancang sekadar menjadi gudang data digital.

Kalau hanya menyimpan data, komputer kantor pun sebenarnya sudah cukup.

Yang ingin dibangun adalah sistem yang mampu mengolah data menjadi informasi, informasi menjadi insight, dan insight menjadi rekomendasi yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan.

Pendekatan tersebut diarahkan untuk memperkuat penerapan evidence-based policy dalam pengambilan keputusan di lingkungan Kejaksaan.

Bahasa sederhananya: kebijakan diharapkan tidak hanya lahir dari asumsi, kebiasaan, atau “katanya”, tetapi juga ditopang data yang dapat dipertanggungjawabkan.

AI Boleh Cerdas, Tetapi Hukum Tetap Harus Waras

Di sinilah aspek hukum menjadi penting.

Pemanfaatan AI dalam institusi penegak hukum tidak boleh berhenti pada persoalan teknologi. Ada isu akurasi data, keamanan informasi, perlindungan data, kewenangan akses, akuntabilitas algoritma, hingga siapa yang bertanggung jawab ketika rekomendasi sistem ternyata keliru.

Karena dalam penegakan hukum, kesalahan membaca data bukan sekadar salah hitung spreadsheet.

Konsekuensinya bisa menyentuh karier seseorang, kebijakan organisasi, bahkan rasa keadilan masyarakat.

Maka gagasan ASCCC juga perlu berjalan beriringan dengan penguatan regulasi, kebijakan, standar operasional, tata kelola data, dan mekanisme pengawasan.

AI sebaiknya menjadi co-pilot, bukan autopilot.

Apalagi kalau yang dibawa adalah urusan hukum. Mesin boleh memberikan rekomendasi, tetapi manusia tetap harus memegang kemudi dan bertanggung jawab atas arah perjalanan.

Empat Fase Menuju “Adhyaksa yang Lebih Cerdas”

Pengembangan ASCCC dirancang berlangsung secara bertahap melalui empat fase, yakni foundation phase, intelligence phase, predictive phase, dan cognitive phase.

Pada tahap awal, fokus diarahkan pada penyusunan kajian, blueprint, dan road map. Setelah fondasinya tersedia, pengembangan dilanjutkan dengan pembuatan prototipe serta penguatan regulasi, kebijakan, dan tata kelola.

Tahapan tersebut penting agar transformasi digital tidak menjadi proyek yang ramai saat diluncurkan, kemudian sunyi ketika masuk tahap pemeliharaan.

Sebab pengalaman banyak organisasi menunjukkan, membuat aplikasi relatif mudah. Yang lebih sulit adalah memastikan aplikasi tersebut dipakai, datanya diperbarui, sistemnya aman, dan manfaatnya benar-benar terasa.

Dalam konteks ASCCC, keberhasilan akhirnya tentu bukan diukur dari seberapa keren tampilannya atau seberapa banyak dashboard yang bisa ditampilkan.

Ukuran sesungguhnya adalah apakah sistem tersebut mampu meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi aparatur, pengelolaan SDM, serta membantu pimpinan membuat kebijakan yang lebih tepat.

Butuh Kolaborasi, Bukan Jalan Sendirian

Teuku Rachman juga menempatkan kepemimpinan kolaboratif sebagai bagian penting dalam pengembangan ASCCC.

Kementerian dan lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta unsur internal Kejaksaan diharapkan dapat terlibat dalam pengembangan gagasan tersebut.

Sosialisasi, forum diskusi, webinar, dan publikasi menjadi bagian dari upaya memperkenalkan ASCCC sekaligus membangun dukungan terhadap implementasinya.

Langkah tersebut penting karena transformasi digital tidak pernah benar-benar selesai hanya dengan membeli perangkat dan membangun aplikasi.

Ia membutuhkan perubahan budaya organisasi.

Dan mengubah budaya organisasi, seperti diketahui banyak pimpinan, biasanya jauh lebih sulit daripada mengganti komputer.

Dukungan Tokoh Jadi Modal Awal

Gagasan proyek perubahan yang dibawa Teuku Rachman dalam PKN Tingkat I tersebut memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan.

Dukungan antara lain datang dari Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Pembinaan Hendro Dewanto, Kepala Badiklat Kejaksaan RI Harli Siregar, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Brigjen Pol Mahedi Surindra dari STIK Lemdiklat Polri, serta Anggota Komisi III DPR RI Mangihut Sinaga.

Dukungan juga disebut datang dari Prof. Hamzah H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, Kepala LAN Muhammad Taufiq, serta Deputi Bidang Politik, Hukum, HAM, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Erwin Dimas.

Deretan dukungan tersebut menjadi modal penting untuk membawa ASCCC tidak hanya sebagai proyek perubahan dalam PKN, tetapi menuju gagasan transformasi yang lebih luas.

Tentu setelah dukungan datang, pekerjaan sebenarnya justru dimulai.

Sebab dalam birokrasi, tepuk tangan saat peluncuran adalah bagian yang paling mudah. Menjaga agar program tetap berjalan setelah spanduk diturunkan adalah cerita yang berbeda.

Menuju Ekosistem Pembelajaran Hukum Nasional

Dalam jangka panjang, ASCCC diarahkan untuk memperkuat peran Badiklat Kejaksaan RI bukan sekadar sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan, tetapi sebagai penggerak ekosistem pembelajaran hukum.

Konsep national legal learning ecosystem yang ditawarkan diharapkan mampu mendorong distribusi pengetahuan, pengembangan kompetensi, serta proses pembelajaran berkelanjutan sesuai kebutuhan organisasi.

Jika berhasil, Badiklat bukan lagi sekadar tempat aparatur datang mengikuti pelatihan, mendapatkan sertifikat, lalu kembali ke meja kerja.

Lebih dari itu, pembelajaran diharapkan menjadi bagian dari sistem kerja organisasi.

Artinya, pengalaman perkara, perkembangan hukum, perubahan teknologi, kebutuhan kompetensi, hingga evaluasi kinerja dapat menjadi bahan pembelajaran berikutnya.

Sebuah siklus yang terus bergerak.

Tantangan Besarnya Justru Ada Setelah AI Dinyalakan

ASCCC memiliki gagasan besar: mengintegrasikan data, teknologi, pembelajaran, SDM, dan kecerdasan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan.

Namun, teknologi tetap bukan obat segala penyakit birokrasi.

Ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan: kualitas dan interoperabilitas data, keamanan sistem, perlindungan informasi, pembagian kewenangan, kesiapan SDM, regulasi, serta mekanisme evaluasi terhadap rekomendasi yang dihasilkan AI.

Di sektor penegakan hukum, semua itu harus diperlakukan serius.

Jangan sampai sistemnya sudah mampu memprediksi masa depan, tetapi masih bingung mencari data masa lalu.

Karena itu, fase foundation justru menjadi sangat menentukan.

Fondasi yang kuat akan menentukan apakah ASCCC kelak benar-benar menjadi pusat kecerdasan organisasi atau sekadar menjadi satu lagi sistem digital yang tampil meyakinkan ketika dipresentasikan.

Pada akhirnya, gagasan ASCCC menunjukkan bahwa Badiklat Kejaksaan RI sedang mencoba membaca perubahan zaman dari sisi yang cukup strategis: membangun SDM penegak hukum yang mampu bekerja bersama teknologi, bukan kalah oleh teknologi.

Dan jika transformasi itu konsisten dijalankan, ASCCC berpotensi menjadi salah satu fondasi menuju organisasi Kejaksaan yang lebih adaptif, berbasis data, kolaboratif, dan responsif.

Sebab di era AI, pertanyaannya bukan lagi apakah institusi penegak hukum akan menggunakan kecerdasan buatan.

Pertanyaannya adalah: siapa yang lebih dulu mampu menggunakan AI secara cerdas, aman, akuntabel, dan tetap tunduk pada hukum?

Di situlah proyek ASCCC akan diuji—bukan di layar presentasi, melainkan di meja pengambilan keputusan dan dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum.(***)