Belajar dari Banjir 2025, Rico Waas Siapkan Strategi Hadapi Bencana: “Jangan Sampai Kita Kalang Kabut”
MEDAN – Banjir bisa datang tanpa mengetuk pintu. Ketika air mulai meninggi, warga membutuhkan pertolongan cepat, sementara pemerintah dituntut memastikan seluruh perangkatnya siap bekerja. Belajar dari banjir yang melumpuhkan 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan pada 27 November 2025, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas kini memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Hidrometeorologi yang dipimpin Rico Waas di Balai Kota Medan, Rabu (28/10/2026). Rapat dihadiri Wakil Wali Kota Medan H. Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta perwakilan BMKG, Balai Wilayah Sungai (BWS), TNI, Polri, Basarnas, Kejaksaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Rico menegaskan, pengalaman banjir tahun lalu harus menjadi pelajaran penting agar pemerintah tidak sekadar sibuk setelah bencana terjadi. Menurutnya, kesiapan personel, peralatan, logistik, dan koordinasi harus dipastikan sejak dini.
“Tahun lalu Kota Medan dilanda banjir di 19 kecamatan dengan dampak masyarakat hingga mencapai 85.000 jiwa. Maka tahun ini, kita kembali dihadapkan pada potensi problematika hidrometeorologi. Kapan tepatnya terjadi tentu kita tidak tahu, dan kita berharap jangan sampai terjadi. Namun apabila terjadi kondisi yang sama atau lebih parah, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita kalang kabut,” ujar Rico.
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan bencana bukan sekadar agenda rapat dan daftar hadir lintas instansi. Ketika air sudah memasuki permukiman, warga tidak membutuhkan koordinasi yang panjang di atas kertas. Mereka membutuhkan petugas yang tahu harus bergerak ke mana, peralatan yang siap digunakan, dan bantuan yang tidak tersendat oleh urusan birokrasi.
Ancaman bukan hanya dari hujan di Medan
Rico juga mengingatkan bahwa potensi banjir tidak hanya dipengaruhi curah hujan di wilayah Kota Medan. Hujan deras di kawasan hulu dapat meningkatkan debit sungai dan memicu kenaikan permukaan air, meskipun cuaca di dalam kota tidak menunjukkan hujan lebat.
Ia mencontohkan kejadian beberapa hari sebelumnya, ketika debit air sungai dilaporkan meningkat sekitar 50–60 sentimeter meski Medan tidak diguyur hujan lebat. Kondisi tersebut menjadi perhatian, terutama di wilayah yang dipengaruhi aliran air dari kawasan hulu, termasuk Kecamatan Medan Tuntungan dan Medan Selayang.
“Hujan di hulu saja bisa menyebabkan air kita bisa naik, bagaimana lagi apabila terjadi hujan yang cukup lebat juga terjadi di Kota Medan,” katanya.
Karena itu, pemantauan kondisi sungai, informasi cuaca, dan komunikasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam sistem peringatan dini. Sebab, menunggu air datang baru menyusun langkah penanganan sama saja dengan menyiapkan payung setelah kehujanan.
Tiga instruksi utama: jalur evakuasi, logistik, dan komunikasi
Dalam rapat tersebut, Rico meminta seluruh perangkat daerah dan instansi terkait segera menindaklanjuti sejumlah langkah konkret.
Pertama, BPBD bersama kecamatan dan kelurahan diminta memetakan jalur evakuasi serta assembly point atau titik kumpul warga. Setiap lokasi harus memiliki penanggung jawab yang jelas, disertai nomor kontak darurat yang aktif dan terverifikasi.
Kedua, kesiapan logistik dan peralatan evakuasi harus dipastikan. Perahu karet, perahu bermesin, serta persediaan pangan di setiap kecamatan perlu tersedia dan siap digunakan. Dalam kondisi darurat, kecepatan pelayanan menjadi kebutuhan mendesak sehingga proses birokrasi tidak boleh menghambat pertolongan kepada warga.
Ketiga, Dinas Komunikasi dan Informatika diminta menyiapkan alternatif jaringan komunikasi, termasuk kemungkinan penggunaan perangkat seperti Starlink di titik-titik yang membutuhkan dukungan konektivitas darurat.
Instruksi terakhir itu berkaca pada kejadian banjir tahun lalu, ketika gardu PLN di kawasan Mabar terendam dan menyebabkan gangguan listrik di wilayah Medan bagian utara, meliputi Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Marelan, hingga Medan Belawan. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap komunikasi.
Pengalaman itu menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak cukup hanya menyediakan perahu dan makanan. Ketika listrik padam dan jaringan komunikasi terganggu, koordinasi penyelamatan juga berisiko ikut tersendat.
Dalam situasi seperti itu, teknologi komunikasi alternatif bukan sekadar pelengkap modernisasi pemerintahan, melainkan salah satu kebutuhan untuk memastikan informasi dan permintaan pertolongan tetap tersampaikan.
Besok simulasi, jangan hanya berhenti di rapat
Rico menegaskan, seluruh instansi harus bekerja efektif, terkoordinasi, dan memahami perannya masing-masing. Ia tidak ingin penanganan bencana terhambat karena koordinasi terlalu lama atau muncul kebiasaan saling melempar tanggung jawab.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Medan akan menggelar simulasi penanganan bencana banjir. Melalui kegiatan tersebut, pemerintah ingin menguji kesiapan personel, alur komunikasi, peralatan, dan mekanisme evakuasi sekaligus menemukan kekurangan yang perlu segera diperbaiki.
“Jadi kita langsung kerja. Jangan nanti koordinasinya kelamaan, orang akan bilang kenapa rapat-rapat aja. Besok kita akan melakukan simulasi, kalau ada yang error, di situ langsung kita evaluasi sehingga pada saat kejadian yang sesungguhnya kita tidak lagi kaget,” tegas Rico.
Pernyataan itu menjadi ujian awal bagi keseriusan kesiapsiagaan pemerintah. Sebab, simulasi yang baik bukan sekadar memperlihatkan petugas berkumpul dan peralatan berbaris rapi, tetapi memastikan setiap orang memahami tugasnya ketika keadaan benar-benar darurat.
Hasil simulasi pun semestinya menjadi dasar perbaikan, mulai dari jalur evakuasi yang belum jelas, peralatan yang tidak berfungsi, hingga komunikasi yang berpotensi terputus.
BMKG ingatkan potensi cuaca ekstrem
Sementara itu, Kepala Balai BMKG Wilayah I Medan, Hendro Nugroho, menyampaikan bahwa wilayah Sumatera Utara telah memasuki periode musim hujan sejak Oktober hingga Desember. Secara historis, periode tersebut memiliki tingkat curah hujan yang tinggi.
BMKG juga mengingatkan bahwa gangguan atmosfer dapat memicu peningkatan curah hujan ekstrem secara mendadak. Masyarakat diminta terus memantau informasi prakiraan cuaca melalui kanal resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.
Peringatan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi risiko bencana. Informasi cuaca perlu diterjemahkan menjadi langkah antisipasi di lapangan, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir dan dekat aliran sungai.
BPBD siagakan 53 personel TRC
Kepala BPBD Kota Medan, Yunita Sari, mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan melakukan evakuasi mandiri apabila genangan mulai meninggi, tanpa harus menunggu petugas tiba.
Ia juga meminta setiap keluarga menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan penting, termasuk dokumen keluarga seperti ijazah dan surat tanah. Bagi keluarga yang memiliki bayi, perlengkapan seperti susu dan popok juga perlu disiapkan.
Menurut Yunita, BPBD Kota Medan saat ini menyiagakan 53 personel Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk membantu proses evakuasi di 21 kecamatan dengan dukungan peralatan yang telah disiapkan.
Masyarakat yang membutuhkan bantuan darurat atau ingin melaporkan kondisi terdampak dapat menghubungi Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Medan melalui nomor 0813-7080-0880. Warga juga dapat memantau pembaruan informasi melalui akun Instagram resmi BPBD Kota Medan.
Kesiapsiagaan memang membutuhkan kerja bersama. Pemerintah harus memastikan personel dan sarana berfungsi, sementara masyarakat perlu memahami risiko di lingkungannya serta mengetahui jalur dan langkah penyelamatan.
Pada akhirnya, keberhasilan menghadapi bencana tidak diukur dari seberapa sering rapat digelar atau seberapa banyak instruksi disampaikan. Ukurannya adalah seberapa siap seluruh pihak ketika banjir benar-benar datang, seberapa cepat bantuan menjangkau warga, dan seberapa sedikit risiko yang dapat dicegah.
Sebab, “jangan sampai kalang kabut” bukan sekadar pesan Wali Kota, melainkan target kerja yang harus dibuktikan di lapangan. Jangan sampai saat air naik, yang lebih dulu bergerak justru kepanikan, sementara koordinasi masih mencari siapa yang harus memulai.(***)
