Dinas Pendidikan Juara Umum: Kalau Urusan Lomba Saja Kompak, Kapan Urusan Kerja Ikut Kompak?
Medan – Taman Cadika Medan selama dua hari, 22–23 Agustus 2026, mendadak berubah menjadi arena pembuktian bahwa aparatur Pemerintah Kota Medan ternyata tidak melulu serius membahas surat, rapat, disposisi, dan target kinerja.
Ada bakiak. Ada tarik tambang. Ada balap karung pakai helm. Ada futsal dengan sarung. Bahkan ada pukul bantal di atas danau.
Lengkap sudah. Kalau selama ini masyarakat mengenal birokrasi dari meja dan tumpukan berkas, di Taman Cadika masyarakat bisa melihat versi lain: birokrat yang rela jatuh demi kemerdekaan.
Dalam Semarak Korpri Gebyar Kemerdekaan RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI itu, berbagai perangkat daerah dan kewilayahan Pemko Medan bertanding dalam sejumlah perlombaan. Dan dari seluruh cabang yang dipertandingkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan akhirnya keluar sebagai juara umum.
Selamat.
Setidaknya untuk dua hari, persaingan antarperangkat daerah tidak ditentukan oleh siapa paling cepat mengeluarkan surat, paling banyak menggelar rapat, atau paling tebal dokumennya.
Kali ini ukurannya jauh lebih sederhana: siapa yang paling cepat lari, paling kuat tarik tambang, paling kompak naik bakiak, dan paling berani jatuh di depan kolega.
Itu juga prestasi. Yang menarik, jenis perlombaannya memang cukup lengkap. Ada karaoke lagu perjuangan, catur, tenis meja, berbalas pantun, fashion show, memasak nasi goreng, rias wajah dengan mata tertutup, sampai pidato POV Wali Kota Medan.
Entah siapa yang paling berbahaya: peserta tarik tambang atau peserta pidato POV Wali Kota. Karena kalau tarik tambang salah strategi, paling banter jatuh. Kalau pidato terlalu mirip gaya atasan, bisa-bisa besoknya ditanya, “Itu tadi benar-benar lomba, kan?”
Namun di balik segala kegembiraan tersebut, Pemko Medan menyampaikan bahwa kegiatan ini memang dimaksudkan untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan antarpimpinan serta aparatur perangkat daerah.
Ini penting.
Sebab birokrasi memang membutuhkan kerja sama. Tidak mungkin satu OPD bekerja sendirian lalu berharap seluruh masalah kota selesai secara otomatis.
Persoalan pendidikan perlu kesehatan. Kesehatan bersinggungan dengan lingkungan. Lingkungan berhubungan dengan kebersihan. Kebersihan berkaitan dengan masyarakat. Dan semuanya pada akhirnya bersentuhan dengan anggaran.
Jadi kalau dalam lomba bakiak saja bisa berjalan bersama-sama karena kalau satu orang salah langkah semua ikut jatuh, mestinya prinsip tersebut juga bisa dibawa ke kantor.
Jangan hanya kompak ketika memegang sandal kayu. Kompak juga ketika mengurus pelayanan publik. Karena masyarakat sebenarnya tidak terlalu membutuhkan pejabat yang jago tarik tambang. Masyarakat lebih membutuhkan perangkat daerah yang bisa menarik masalah keluar dari meja birokrasi dan menyelesaikannya.
Tidak kalah penting adalah soal semangat kompetisi. Kompetisi antarpeserta dalam kegiatan Korpri boleh berlangsung sengit. Tetapi setelah lomba selesai, semestinya tidak ada lagi istilah “OPD saya” dan “OPD kamu”.
Yang ada adalah Pemko Medan.
Sebab urusan pemerintahan bukan pertandingan antardinas untuk menentukan siapa paling hebat. Semua perangkat daerah punya fungsi masing-masing dan keberhasilannya pada akhirnya dinilai dari manfaat yang diterima masyarakat.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan boleh membawa pulang predikat juara umum.
Piala boleh dipajang.
Foto kemenangan boleh masuk grup WhatsApp kantor.
Namun jangan sampai setelah kembali ke meja kerja, semangat juaranya ikut ditinggal di Taman Cadika.
Justru di situlah tantangan sebenarnya. Menjadi juara lomba selama dua hari relatif mudah. Menjadi juara dalam pelayanan publik jauh lebih sulit. Tidak ada wasit yang meniup peluit ketika pelayanan lambat.
Tidak ada papan skor yang menunjukkan berapa warga yang kecewa. Tidak ada hadiah bagi OPD yang paling cepat menyelesaikan keluhan masyarakat. Padahal kalau dibuat perlombaannya, mungkin seru juga.
Misalnya: Lomba tercepat menerbitkan dokumen. Lomba paling cepat merespons pengaduan. Lomba data paling akurat. Lomba pelayanan tanpa antrean panjang. Lomba menjawab pertanyaan warga tanpa kalimat “nanti kami koordinasikan dulu”.
Nah, kalau lomba-lomba semacam itu digelar, mungkin masyarakat akan lebih rajin menjadi penonton. Tetapi untuk sementara, mari menikmati dulu kemenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebab di tengah rutinitas pemerintahan yang sering terasa kaku, kegiatan seperti Semarak Korpri memang punya sisi positif. Pegawai bisa bertemu dalam suasana santai, saling mengenal di luar urusan pekerjaan, tertawa bersama, dan menyadari bahwa orang yang selama ini hanya dikenal dari tanda tangan ternyata juga bisa jatuh dari bakiak.
Dan mungkin itu inti kemerdekaan versi birokrasi:
boleh serius bekerja, tetapi sesekali jangan terlalu serius menjadi manusia.
Namun setelah tawa selesai, hadiah dibagikan, dan Taman Cadika kembali tenang, ada satu hal yang sebaiknya ikut dibawa pulang:
semangat kebersamaan.
Sebab kalau para pegawai Pemko Medan sudah membuktikan bisa kompak memenangkan lomba, seharusnya mereka juga bisa membuktikan hal yang lebih penting:
kompak menyelesaikan pekerjaan. Karena pada akhirnya, masyarakat tidak akan bertanya siapa juara balap karung.
Masyarakat akan bertanya: “Pelayanan saya sudah selesai belum?”
Dan untuk pertanyaan yang satu itu, tidak ada lomba.
Tidak ada medali. Tidak ada piala.
Yang ada hanya satu ukuran: selesai atau tidak.(***)
