Konsep Green MICE yang didorong Dinas Pariwisata Kota Medan terdengar modern. Ramah lingkungan, berbasis keberlanjutan, melibatkan UMKM, memanfaatkan digitalisasi, hingga mengusung kolaborasi hexahelix. Di atas kertas, semua tampak seperti gambaran kota masa depan.
Namun persoalannya, apakah Kota Medan sudah siap berbicara tentang industri event berkelas ketika pekerjaan rumah paling mendasar belum juga selesai?
Sulit membayangkan Medan menjadi destinasi MICE yang kompetitif jika setiap musim hujan masih ada kawasan yang berubah menjadi kolam dadakan. Sulit menjual konsep green city ketika persoalan sampah masih menjadi keluhan masyarakat, drainase masih tersumbat, dan ruang publik di banyak titik belum tertata dengan baik.
Pemerintah tampaknya sangat antusias memperkenalkan istilah-istilah baru. Green MICE, ESG, sustainability, hexahelix. Semuanya memang mengikuti tren global. Tetapi kota tidak dibangun oleh istilah yang keren. Kota dibangun oleh pelayanan publik yang bekerja.
Odi Batubara benar ketika mengatakan kreativitas anak muda Medan luar biasa. Banyak pelaku event organizer, wedding organizer, hingga industri kreatif mampu menghasilkan karya berkualitas dengan biaya yang efisien. Justru karena itu, yang dibutuhkan bukan sekadar pujian dari pemerintah, melainkan ekosistem yang benar-benar mendukung mereka.
Anak muda tidak kekurangan ide. Yang sering mereka kekurangan adalah akses modal, kemudahan perizinan, kepastian regulasi, ruang publik yang layak, hingga kalender event yang konsisten. Pemerintah sering mengajak berkolaborasi, tetapi masih terlalu lambat membangun sistem yang membuat kolaborasi itu menghasilkan keuntungan nyata.
Konsep Green MICE juga menjanjikan pemberdayaan UMKM agar masuk ke rantai pasok hotel dan event besar. Gagasan itu patut diapresiasi. Namun masyarakat berhak bertanya, apakah nanti benar-benar UMKM lokal yang menikmati peluang tersebut? Atau hanya pelaku usaha yang sudah dekat dengan jaringan penyelenggara acara?
Jangan sampai kata “inklusi” hanya menjadi dekorasi presentasi. Selama ini, banyak program pemberdayaan UMKM terdengar indah saat diluncurkan, tetapi manfaatnya lebih sering dinikmati kelompok yang sudah mapan dibanding pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan akses pasar.
Pemerintah juga berbicara mengenai digitalisasi untuk mengurangi penggunaan kertas. Itu langkah baik. Tetapi digitalisasi tidak boleh berhenti pada slogan ramah lingkungan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pelayanan perizinan event, promosi wisata, hingga akses informasi benar-benar mudah diakses oleh pelaku industri kreatif tanpa harus berhadapan dengan birokrasi yang berbelit.
Target menghadirkan efek domino ekonomi juga patut didukung. Tetapi efek domino tidak akan terjadi hanya karena sebuah seminar atau forum diskusi selesai dilaksanakan. Efek ekonomi lahir ketika hotel terisi, restoran ramai, transportasi bergerak, UMKM mendapat pesanan, dan masyarakat merasakan peningkatan pendapatan secara nyata.
Sudah saatnya Pemerintah Kota Medan berhenti terlalu cepat berbangga pada konsep. Warga tidak akan menilai keberhasilan Green MICE dari banyaknya istilah internasional yang digunakan, melainkan dari perubahan yang mereka rasakan. Apakah wisatawan bertambah? Apakah pelaku UMKM naik kelas? Apakah industri kreatif tumbuh? Apakah PAD meningkat? Ataukah semuanya hanya menjadi bahan presentasi berikutnya?
Karena pada akhirnya, kota yang benar-benar berkelas bukanlah kota yang paling banyak meluncurkan konsep baru. Kota yang berkelas adalah kota yang mampu membuktikan bahwa setiap gagasan berubah menjadi manfaat nyata bagi masyarakatnya.
