JAM Pidsus Periksa Tiga Saksi Kasus Dugaan Korupsi Tambang PT PMM, Pemeriksaan Mulai Menyentuh Lingkaran Perusahaan
JAKARTA — Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang melibatkan PT PMM terus bergerak.
Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi pada Kamis (24/9/2026).
Ketiga saksi tersebut berasal dari unsur pemerintah dan internal perusahaan. Mereka masing-masing berinisial YV dari Kementerian Perdagangan, YS dari PT PMM, serta AS yang menjabat sebagai Dewan Komisaris PT PMM.
Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam PT PMM untuk periode 2018 hingga 2026.
Tiga nama dari dua lingkungan berbeda ini tentu memiliki posisi dan pengetahuan yang berbeda pula.
Ada unsur kementerian.
Ada unsur perusahaan.
Ada pula jajaran komisaris.
Namun, sampai pemeriksaan selesai, publik tentu belum bisa menarik kesimpulan mengenai substansi keterangan masing-masing saksi. Sebab fungsi pemeriksaan saksi adalah menggali fakta yang diperlukan penyidik untuk membangun konstruksi perkara.
Penyidikan Bukan Sekadar Memanggil Orang
Dalam perkara korupsi, pemeriksaan saksi bukan sekadar kegiatan administratif berupa mengirim surat panggilan kemudian mencatat siapa yang datang.
Keterangan saksi dapat menjadi bagian penting untuk mengurai bagaimana suatu kebijakan atau kegiatan berjalan, siapa yang memiliki kewenangan, bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan, serta apakah terdapat penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana.
Apalagi perkara yang disidik berkaitan dengan tata kelola pertambangan mineral bukan logam dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni 2018 sampai 2026.
Delapan tahun bukan periode pendek.
Artinya, penyidik berhadapan dengan kemungkinan adanya rangkaian kebijakan, aktivitas usaha, dokumen, keputusan dan hubungan antar-pihak yang harus ditelusuri secara cermat.
Di sinilah pemeriksaan saksi menjadi penting.
Penyidik tidak cukup hanya mengetahui apa yang terjadi.
Mereka juga harus mengurai mengapa terjadi, siapa yang berwenang, bagaimana prosesnya, dan apakah terdapat perbuatan yang memenuhi unsur pidana.
Pemerintah dan Perusahaan Sama-Sama Diperiksa
Menariknya, pemeriksaan kali ini melibatkan saksi dari Kementerian Perdagangan sekaligus internal PT PMM.
Komposisi tersebut setidaknya menunjukkan bahwa penyidik menggali perkara dari lebih dari satu sisi.
Keterangan pejabat atau pihak dari instansi pemerintah dapat memberikan perspektif mengenai regulasi, kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Sementara keterangan pihak perusahaan dapat membantu penyidik memahami bagaimana kegiatan tersebut berlangsung dari sisi internal.
Sedangkan posisi Dewan Komisaris memiliki konteks tersendiri dalam struktur perusahaan.
Tetapi sekali lagi, posisi seseorang sebagai saksi tidak otomatis berarti orang tersebut terlibat dalam tindak pidana.
Saksi diperiksa karena dianggap mengetahui, mendengar, melihat atau memiliki informasi yang relevan dengan perkara.
Jadi, jangan buru-buru mengubah ruang pemeriksaan menjadi ruang vonis.
Itu pekerjaan pengadilan.
Delapan Tahun Tata Kelola Akan Dibongkar
Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola pertambangan mineral bukan logam PT PMM sepanjang 2018-2026.
Rentang waktu tersebut membuat penyidik memiliki pekerjaan yang tidak sederhana.
Setiap kebijakan dan transaksi tidak berdiri sendiri. Ada dokumen, kewenangan, proses administratif dan keputusan yang harus ditempatkan dalam konteks waktu ketika peristiwa terjadi.
Karena itu, penyidikan membutuhkan ketelitian.
Jangan sampai proses hukum justru kalah cepat dari kesimpulan publik.
Apalagi perkara pertambangan biasanya bersentuhan dengan banyak aspek: perizinan, tata kelola perusahaan, kewenangan pemerintah, perdagangan, lingkungan, penerimaan negara dan potensi kerugian negara.
Satu dokumen bisa menjadi potongan kecil dari konstruksi perkara yang lebih besar.
Bukti yang Bicara, Bukan Sekadar Nama
Kejaksaan menyatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan.
Proses penyidikan juga disebut dilaksanakan secara profesional, independen dan akuntabel dengan tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pernyataan itu penting.
Sebab dalam perkara dugaan korupsi, publik memang berhak mengetahui perkembangan penegakan hukum. Tetapi proses hukum tetap harus berjalan berdasarkan alat bukti, bukan tekanan opini.
Nama yang diperiksa belum tentu nama yang bersalah.
Jabatan yang disebut belum tentu menunjukkan keterlibatan.
Dan pemeriksaan sebagai saksi belum sama dengan penetapan sebagai tersangka.
Pada tahap ini, yang paling penting adalah memastikan penyidik berhasil menemukan rangkaian fakta yang utuh.
Kalau memang terdapat pelanggaran hukum, harus dibuktikan.
Kalau tidak, proses hukum juga harus tetap menghormati hak setiap orang.
Pada akhirnya, penyidikan perkara PT PMM akan diuji bukan dari berapa banyak orang yang dipanggil ke ruang pemeriksaan.
Melainkan dari seberapa kuat bukti yang berhasil dikumpulkan dan seberapa terang konstruksi perkaranya.
Sebab dalam hukum, nama besar, jabatan, dan posisi strategis boleh menarik perhatian.
Tetapi di ruang pembuktian, yang paling keras berbicara tetap satu:
alat bukti.(***)
