Komisi 4 DPRD Medan Evaluasi Dishub, Target PAD dan Kinerja Anggaran Mulai Diuji
MEDAN — Komisi 4 DPRD Kota Medan mulai menguji kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan sepanjang Triwulan II Tahun Anggaran 2026. Evaluasi digelar melalui rapat kerja bersama Dishub Medan, kemarin, dengan capaian program, realisasi anggaran hingga kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi bagian yang dibahas.
Rapat dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, S.H., dan dihadiri anggota Komisi 4 DPRD Kota Medan.
Dalam evaluasi tersebut, Komisi 4 membahas capaian program dan kegiatan Dishub Medan sekaligus mencocokkannya dengan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Bagi DPRD, evaluasi triwulanan bukan sekadar agenda administratif untuk mencatat berapa persen anggaran yang sudah terserap. Lebih penting dari itu, Komisi 4 perlu memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar berbanding lurus dengan kinerja dan pelayanan yang diterima masyarakat.
Sektor perhubungan menjadi salah satu bidang yang mudah terlihat hasil maupun persoalannya. Masyarakat setiap hari bersentuhan dengan lalu lintas, parkir, rekayasa arus kendaraan dan berbagai layanan transportasi. Karena itu, keberhasilan Dishub tidak cukup diukur dari laporan kegiatan, tetapi juga dari kondisi yang dirasakan warga di jalan.
Di sisi lain, kontribusi sektor perhubungan terhadap PAD juga menjadi perhatian. Optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan dengan sistem yang jelas dan pengawasan yang kuat. Jangan sampai target PAD terlihat meyakinkan dalam APBD, tetapi realisasinya justru tertinggal ketika memasuki pertengahan tahun.
Komisi 4 DPRD Medan pun menempatkan kesesuaian antara program, anggaran dan hasil sebagai bagian penting dalam evaluasi tersebut.
Sebab, anggaran publik bukan uang yang turun dari langit. Ada hak masyarakat di dalam setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah. Maka, ketika realisasi anggaran berjalan, hasilnya juga harus bisa ditunjukkan secara konkret.
Evaluasi Triwulan II ini menjadi momentum bagi Komisi 4 DPRD Medan untuk melihat sejauh mana Dishub mampu menjalankan program yang telah direncanakan sekaligus mengejar target pendapatan daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2026.
Pada akhirnya, yang ditunggu masyarakat bukan sekadar angka persentase realisasi anggaran. Mereka ingin jalan lebih tertib, pelayanan lebih baik, pengelolaan parkir lebih jelas, dan PAD benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan serta pelayanan publik.(***)
