Belasan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Sumatera Utara.
Tema yang diangkat cukup klasik, cukup berat, dan cukup akrab di telinga rakyat: ketidakadilan pendidikan.
Karena di Indonesia, pendidikan memang disebut hak semua warga negara — meski praktiknya sering terasa seperti layanan premium dengan banyak biaya tambahan.
Mahasiswa menuntut penghapusan komite sekolah dan pemerataan akses pendidikan di Sumut.
Sebuah tuntutan yang mungkin membuat sebagian orang tua langsung mengangguk pelan sambil mengingat jumlah iuran sekolah yang datangnya kadang lebih rutin daripada nilai rapor anak.
Komite sekolah awalnya dibuat untuk mendukung pendidikan. Namun di mata banyak warga, posisinya sering terasa seperti “subscription package” wajib:
ada biaya pembangunan,
biaya kegiatan,
biaya seragam,
hingga biaya yang kadang penjelasannya lebih misterius daripada soal matematika anak SMA.
Deli Serdang juga disebut masih tertinggal dalam sektor pendidikan.
Padahal setiap tahun slogan tentang “generasi emas” terus digaungkan dengan penuh semangat di seminar, baliho, dan pidato pejabat.
Sayangnya, generasi emas itu kadang masih harus belajar di ruang kelas bocor sambil berebut sinyal internet.
Aksi mahasiswa sempat diwarnai pembakaran ban dan menggoyang pagar DPRD.
Karena di negeri ini, pagar kantor pemerintah memang sering jadi simbol paling nyata jarak antara rakyat dan pengambil kebijakan.
Mahasiswa juga meminta bertemu Ketua DPRD untuk menyampaikan aspirasi langsung.
Tentu saja.
Sebab rakyat mulai sadar, menyampaikan keluhan lewat media sosial kadang cuma dapat emotikon, sementara demo minimal bisa dapat pengawalan polisi.
Dalam orasi mereka, mahasiswa meminta pemerintah lebih serius memperhatikan pendidikan daerah terpencil dan menekan biaya sekolah yang memberatkan masyarakat kecil.
Permintaan yang sebenarnya sederhana:
anak miskin jangan dibuat merasa sekolah itu kemewahan.
Sementara itu, aparat kepolisian tampak berjaga menjaga situasi tetap kondusif.
Dan begitulah suasana khas demo pendidikan di Indonesia:
mahasiswa berteriak soal masa depan bangsa,
polisi berjaga,
pejabat mungkin sedang rapat,
dan rakyat kecil tetap menghitung apakah uang bulan depan cukup untuk bayar kebutuhan sekolah anak.
Ironisnya, setiap Hari Pendidikan Nasional selalu muncul ucapan manis tentang mencerdaskan kehidupan bangsa.
Tetapi setelah spanduk peringatan dicopot, banyak siswa tetap harus belajar bahwa di negeri ini, akses pendidikan berkualitas masih sangat ditentukan oleh isi dompet orang tua.(***)
