Ada ironi yang terus berulang di Kota Medan. Warga harus lebih dulu kebanjiran sampai air setinggi dada, hidup dalam ketakutan rumah ambruk karena longsor, berjalan di jalan gelap akibat lampu mati berbulan-bulan, bahkan mempertaruhkan nyawa karena kabel listrik menjuntai rendah. Setelah semua itu terjadi, barulah pemerintah datang membawa agenda bertajuk Sapa Warga.
Pertanyaannya sederhana: mengapa negara selalu hadir setelah rakyat menderita?
Pengakuan seorang warga Karang Berombak yang mengaku baru sekali seumur hidup merasakan banjir setinggi dada seharusnya bukan menjadi bahan empati di atas panggung dialog. Itu justru merupakan surat dakwaan terhadap buruknya tata kelola kota selama bertahun-tahun. Trauma warga bukan sekadar cerita haru. Trauma adalah bukti bahwa pemerintah gagal memberi rasa aman.
Wali Kota Rico Waas memang menyebut penyebab banjir berasal dari alih fungsi lahan, sungai yang belum dinormalisasi, hingga kewenangan Balai Wilayah Sungai. Semua itu memang benar. Tetapi masyarakat tidak memilih wali kota untuk menjadi juru bicara daftar alasan. Masyarakat memilih pemimpin yang mampu memastikan pemerintah bekerja sebelum bencana datang, bukan sibuk menjelaskan mengapa bencana terjadi.
Lebih ironis lagi ketika persoalan lampu penerangan jalan baru mendapat instruksi “hari ini juga turun” setelah warga mengeluh langsung di depan wali kota. Bukankah laporan sudah berkali-kali masuk? Bukankah ada dinas, kepala bidang, pengawas lapangan, hingga sistem pengaduan? Kalau semua baru bergerak setelah wali kota turun tangan di depan publik, untuk apa birokrasi yang gemuk itu dipelihara?
Fenomena ini menunjukkan penyakit klasik birokrasi Kota Medan: cepat ketika kamera menyala, lambat ketika laporan warga masuk. Seolah-olah masalah baru dianggap ada jika sudah viral atau disampaikan langsung di hadapan kepala daerah.
Begitu pula ancaman longsor dan jalan rusak. Warga sudah lama hidup berdampingan dengan bahaya. Namun solusi yang diberikan tetap sama: “akan dicek”, “akan disurati”, “akan dikoordinasikan”. Kata “akan” di Kota Medan tampaknya lebih panjang umurnya daripada proyek penyelesaiannya.
Tentu tidak adil jika seluruh persoalan dibebankan kepada wali kota yang baru menjabat. Banyak masalah merupakan warisan bertahun-tahun. Namun justru karena itu publik menunggu perubahan pola kerja, bukan sekadar perubahan gaya komunikasi. Jangan sampai “Sapa Warga” hanya menjadi panggung mendengarkan keluhan yang sebenarnya sudah diketahui semua orang, tetapi tak pernah diselesaikan secara sistematis.
Alasan bahwa sungai merupakan kewenangan pemerintah pusat memang memiliki dasar administrasi. Namun warga tidak sedang menghitung pasal-pasal kewenangan. Mereka hanya ingin rumahnya tidak lagi terendam, anaknya tidak berjalan di jalan gelap, dan keluarganya tidak hidup di bawah ancaman longsor. Rakyat menginginkan hasil, bukan saling lempar tanggung jawab antarinstansi.
Yang lebih menyedihkan, wali kota bahkan harus mengingatkan masyarakat agar tidak membuang kasur, sofa, hingga kulkas ke sungai. Edukasi kepada warga memang penting, tetapi pemerintah juga wajib bertanya kepada dirinya sendiri: mengapa kesadaran publik begitu rendah? Di mana pendidikan lingkungan selama ini? Di mana pengawasan? Di mana penegakan aturan terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan? Pemerintah tak bisa terus meminta masyarakat berubah tanpa membangun sistem yang memaksa perubahan itu terjadi.
Program seperti Sapa Warga seharusnya menjadi ruang evaluasi, bukan panggung pembuktian bahwa pemerintah responsif. Pemerintah yang benar-benar responsif adalah pemerintah yang menyelesaikan masalah bahkan sebelum warga harus mengangkat mikrofon untuk mengeluh.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang wali kota bukanlah seberapa sering ia mendengar jeritan rakyat, melainkan seberapa sedikit rakyat yang masih harus menjerit.(***)
