Pemkot Bekasi Gembleng Camat dan Lurah: Pelayanan Publik Jangan Sampai Cuma Cepat Saat Difoto
BEKASI – Menjadi camat atau lurah di era sekarang rupanya tidak cukup hanya hafal batas wilayah dan agenda rapat. Warga datang membawa beragam persoalan, mulai dari administrasi, banjir, jalan rusak, hingga keluhan yang kadang lebih cepat muncul di media sosial daripada di meja pelayanan. Karena itu, Pemerintah Kota Bekasi memilih memperkuat “amunisi” para aparatur wilayah lewat kegiatan Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah se-Kota Bekasi Tahun 2026, Sabtu (18/7/2026).
Mengusung tema “Menuju Kelurahan dan Kecamatan yang Solid, Harmonis, dan Inovatif dalam Melayani Masyarakat serta Menjaga Kondusivitas Wilayah”, kegiatan ini dihadiri Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe, seluruh camat dan lurah, serta aparatur kewilayahan. Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memberikan arahan melalui Zoom Meeting.
Dalam sambutannya, Tri Adhianto mengingatkan bahwa camat dan lurah adalah wajah pertama pemerintah yang ditemui masyarakat. Artinya, keberhasilan pelayanan publik bukan diukur dari tebalnya laporan kegiatan, melainkan dari seberapa cepat persoalan warga menemukan jalan keluar.
“Camat, lurah, dan seluruh aparatur kewilayahan adalah wajah Pemerintah Kota Bekasi di tengah masyarakat. Karena itu, saya ingin seluruh jajaran selalu hadir dengan pelayanan yang cepat, responsif, dan mampu memberikan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi warga,” ujarnya.
Pesan itu terdengar sederhana, tetapi cukup mengena. Sebab masyarakat hari ini tidak terlalu peduli berapa kali rapat koordinasi digelar. Yang mereka inginkan lebih sederhana: mengurus administrasi tidak berbelit, pengaduan mendapat respons, dan persoalan di lingkungan tidak harus viral dulu baru ditangani.
Tri juga mengingatkan pentingnya komunikasi antarlembaga. Sebab pelayanan publik sering kali tersendat bukan karena kurang aturan, melainkan terlalu banyak meja yang harus dilewati. Akibatnya, sebuah persoalan bisa berpindah-pindah lebih sering daripada bola dalam pertandingan sepak bola.
Selain soal pelayanan, para aparatur juga didorong meningkatkan kompetensi, integritas, dan semangat pengabdian. Sebab jabatan di tingkat kecamatan dan kelurahan bukan sekadar posisi administratif, tetapi tempat di mana pemerintah diuji setiap hari oleh kebutuhan nyata masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman mengajak seluruh aparatur terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta menjaga stabilitas wilayah agar pelayanan publik semakin berkualitas.
Kegiatan berlangsung interaktif dengan berbagai materi kepemimpinan, tata kelola pemerintahan, hingga pelayanan masyarakat. Bekal ini diharapkan tidak berhenti sebagai bahan presentasi di ruang pelatihan, tetapi benar-benar terlihat di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak pernah berharap aparat menjadi manusia yang sempurna. Mereka hanya ingin pemerintah hadir ketika dibutuhkan, mau mendengar sebelum diminta berkali-kali, dan menyelesaikan persoalan tanpa membuat warga merasa sedang mengikuti lomba mengurus birokrasi.
Karena pelayanan publik yang baik bukan soal siapa yang paling sering mengucapkan “siap melayani”, melainkan siapa yang benar-benar membuat masyarakat merasa dilayani.
