Pertemuan MBG di Aula Polres Karo Dipertanyakan, Media Sempat Dilarang Dokumentasi
KARO — Pertemuan yang melibatkan para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aula Polres Tanah Karo, Sabtu (19/9/2026), menyisakan sejumlah pertanyaan. Bukan semata soal apa yang dibicarakan, tetapi juga siapa yang menggagas kegiatan, siapa penyelenggaranya, serta mengapa media sempat diminta tidak mengambil dokumentasi.
Agenda tersebut berlangsung ketika program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi perhatian publik. Di Tanah Karo sendiri, sorotan menguat setelah muncul dugaan keracunan makanan MBG di SMK Negeri Merdeka pada 14 September 2026.
Dalam konteks itu, pertemuan para pengelola SPPG tentu menjadi agenda yang menarik untuk diketahui publik. Sebab, kalau memang membahas peningkatan kualitas layanan MBG, keamanan makanan mestinya bukan topik yang harus malu-malu ditanyakan.
Ketika wartawan matabangsa.com mencoba meminta penjelasan kepada Kasi Humas Polres Karo mengenai materi pertemuan tersebut.
“Apa materi pertemuan?” Kasi Humas Polres Karo menjawab agar materi pertemuan ditunggu dari pihak panitia.
Jawaban tersebut belum menjelaskan secara terang siapa panitia atau penyelenggara kegiatan. Matabangsa.com kembali mempertanyakan pihak yang menggagas pertemuan tersebut. “Apakah kegiatan tadi bukan gagasan dari pihak Polres Karo, BGN Pusat atau Provinsi Sumatera Utara? Terus panitia hanya pinjam Aula Polres Karo?”
Pertanyaan itu menjadi relevan karena kegiatan menggunakan fasilitas Aula Polres Karo, sementara dari percakapan di lokasi belum diperoleh penjelasan terbuka mengenai kapasitas masing-masing institusi dalam kegiatan tersebut.
Matabangsa.com juga menanyakan apakah dugaan keracunan makanan MBG di SMK Negeri Merdeka pada 14 September 2026 turut menjadi bahan pembahasan.
Kasi Humas Polres Karo menjelaskan bahwa materi pertemuan berkaitan dengan “meningkatkan kualitas layanan MBG.”
Namun, dalam penjelasan tersebut tidak disebutkan secara khusus apakah dugaan keracunan makanan di SMK Negeri Merdeka masuk dalam agenda evaluasi.
Di sinilah pertanyaan publik menjadi cukup sederhana: kalau kualitas layanan yang dibahas, apakah aspek keamanan dan kejadian dugaan keracunan juga ikut dievaluasi?
Pertanyaan itu bukan tanpa konteks. Pertemuan berlangsung hanya beberapa hari setelah munculnya dugaan keracunan makanan MBG. Artinya, publik tentu wajar ingin mengetahui apakah kejadian tersebut menjadi bagian dari evaluasi atau justru berada di luar agenda.
Media Sempat Dilarang Dokumentasi
Persoalan lain muncul ketika awak media hendak mengambil dokumentasi kegiatan. Berdasarkan pengamatan Matabangsa.com di lokasi, seorang peserta pertemuan meminta seorang personel Kodim 0205/Tanah Karo agar melarang media mengambil dokumentasi.
Situasi tersebut kemudian dipertanyakan Matabangsa.com. “Apa yang ditakutkan hingga media dilarang meliput maupun mengambil dokumentasi?” demikian keberatan disampaikan.
Personel Kodim 0205/Tanah Karo yang disebut bermarga Tambunan kemudian memberikan alasan bahwa kegiatan tersebut merupakan pertemuan internal para pemilik SPPG.
Kalau memang pertemuan internal, tentu ada penjelasan yang bisa diberikan kepada publik mengenai status kegiatan tersebut. Tetapi justru di sinilah muncul pertanyaan baru: internal dalam kapasitas apa, siapa penyelenggaranya, dan mengapa fasilitas Polres Karo digunakan?
Soalnya, lokasi kegiatan bukan ruang tamu pribadi pemilik SPPG. Ketika fasilitas institusi digunakan, publik tentu bisa bertanya mengenai konteks penggunaan tempat tersebut. Bertanya bukan berarti menuduh; apalagi dalam program yang menyangkut makanan anak sekolah, rasa ingin tahu publik mestinya tidak dianggap sebagai gangguan.
Kasi Humas: “Nanti Sama Saya Minta Foto.”
Di tengah situasi tersebut, Kasi Humas Polres Karo kemudian menghampiri media. Kasi Humas menyampaikan agar dokumentasi kegiatan nantinya diminta melalui dirinya.
“Nanti sama saya saja minta foto pertemuan tersebut,” ujar Kasi Humas Polres Karo.
Pernyataan tersebut menjadi catatan tersendiri karena sebelumnya media yang hendak mengambil dokumentasi secara langsung sempat mendapatkan larangan. Persoalannya bukan sekadar ada atau tidak ada foto. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dokumentasi kegiatan publik harus melalui jalur tertentu, sementara media berada di lokasi dan hendak melakukan peliputan secara langsung.
Apalagi pertemuan tersebut berkaitan dengan program MBG menggunakan sumber daya dan kebijakan publik serta menyangkut kebutuhan pangan anak-anak sekolah.
Publik Berhak Mendapat Penjelasan
Matabangsa.com tidak mempersoalkan apabila para pengelola SPPG melakukan evaluasi, koordinasi, maupun konsolidasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan MBG.
Justru kegiatan semacam itu penting. Tetapi koordinasi yang baik idealnya juga menghasilkan informasi yang jelas: siapa yang bertanggung jawab, apa yang dibahas, persoalan apa yang dievaluasi, dan rekomendasi apa yang dihasilkan.
Terlebih pertemuan berlangsung tidak lama setelah munculnya dugaan keracunan makanan MBG di SMK Negeri Merdeka.
Karena itu, sejumlah pertanyaan masih menunggu jawaban resmi dari pihak terkait: siapa penggagas pertemuan, siapa panitianya, serta apakah Polres Karo, BGN Pusat, BGN Provinsi Sumatera Utara atau Kodim 0205/Tanah Karo memiliki keterlibatan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Pertanyaan berikutnya juga tidak kalah penting: mengapa kegiatan disebut sebagai pertemuan internal para pemilik SPPG tetapi menggunakan Aula Polres Karo?
Kemudian, apakah dugaan keracunan MBG di SMK Negeri Merdeka pada 14 September 2026 dibahas? Apa hasil evaluasinya? Apa rekomendasi yang dihasilkan untuk meningkatkan kualitas dan keamanan layanan MBG?
Dan tentu saja, satu pertanyaan yang muncul dari kejadian di lokasi: mengapa media sempat diminta tidak mengambil dokumentasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak harus dijawab dengan pidato panjang. Publik hanya membutuhkan penjelasan resmi, terang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab dalam urusan makanan bergizi untuk anak sekolah, transparansi bukan menu tambahan. Ia mestinya menjadi bahan utama.
Matabangsa.com akan terus meminta klarifikasi kepada pihak terkait agar informasi mengenai pertemuan tersebut tidak berhenti pada kesan dan tanda tanya, melainkan memperoleh penjelasan resmi mengenai penyelenggara, materi, peserta, hasil, serta tindak lanjut pertemuan.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar siapa yang boleh memotret rapat. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana memastikan makanan yang sampai ke meja anak-anak sekolah benar-benar aman, bergizi, dan dikelola dengan tata kelola yang bisa dijelaskan kepada publik.(Husni Ginting)
