Setiap sepuluh tahun sekali, negara kembali mengetuk pintu masyarakat. Kali ini bukan untuk menagih pajak, bukan pula untuk membagikan bantuan, melainkan untuk bertanya: “Bagaimana kondisi ekonomi Anda?”
Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah kembali mengumpulkan data dari masyarakat. Sebuah agenda yang sangat penting, setidaknya di atas kertas. Karena di negeri ini, data selalu disebut sebagai dasar pengambilan kebijakan. Masalahnya, rakyat sudah terlalu sering melihat data dikumpulkan dengan serius, tetapi hasilnya berakhir menjadi tumpukan laporan yang rapi di lemari birokrasi.
Wali Kota Medan Rico Waas bahkan ikut didata oleh BPS sebagai simbol bahwa semua warga memiliki kewajiban yang sama dalam mendukung sensus. Sebuah langkah yang baik dan patut diapresiasi. Namun masyarakat tentu berharap sensus ini tidak berhenti pada seremoni penempelan stiker di rumah dinas pejabat.
Sebab pengalaman mengajarkan bahwa negeri ini tidak pernah kekurangan data. Yang sering kurang justru keberanian menggunakan data tersebut untuk memperbaiki keadaan.
Setiap tahun pemerintah memiliki angka kemiskinan. Ada data pengangguran. Ada data pertumbuhan ekonomi. Ada data UMKM. Ada data daya beli masyarakat. Bahkan terkadang datanya begitu lengkap hingga mampu menjelaskan penderitaan rakyat dalam bentuk grafik berwarna yang sangat indah saat dipresentasikan di ruang rapat berpendingin udara.
Sayangnya, rakyat tidak hidup di dalam grafik.
Pedagang kecil yang omzetnya turun tidak membutuhkan diagram batang untuk mengetahui usahanya sedang sulit. Warga yang setiap hari berjuang menghadapi harga kebutuhan pokok yang naik tidak membutuhkan pie chart untuk memahami bahwa pengeluaran mereka semakin berat. Mereka sudah merasakan langsung apa yang sering disebut pemerintah sebagai “kondisi ekonomi terkini”.
Karena itu, sensus ekonomi akan bernilai jika hasilnya benar-benar menjadi dasar perubahan kebijakan. Bukan sekadar menghasilkan angka baru yang nanti digunakan pejabat untuk saling memuji capaian pertumbuhan ekonomi sambil mengabaikan realitas yang terjadi di lapangan.
Ajakan Rico Waas agar masyarakat memberikan data yang jujur tentu sangat masuk akal. Namun kejujuran seharusnya menjadi tanggung jawab dua arah. Rakyat diminta jujur memberikan informasi, sementara pemerintah juga harus jujur membaca hasil sensus, meskipun hasilnya mungkin tidak seindah yang ingin ditampilkan dalam laporan resmi.
Karena data sering kali memiliki sifat yang tidak nyaman. Data dapat menunjukkan bahwa program tertentu gagal. Data bisa membuktikan bahwa anggaran besar belum tentu menghasilkan dampak besar. Data bahkan dapat membongkar bahwa kemajuan yang selama ini sering diumumkan ternyata belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Di sinilah ujian sebenarnya. Apakah sensus ekonomi dilakukan untuk mencari kebenaran atau hanya mencari pembenaran?
BPS selama ini dikenal sebagai lembaga yang menjaga independensi statistik. Karena itu masyarakat memang tidak perlu takut memberikan data yang sebenarnya. Namun kekhawatiran publik bukan terletak pada proses pengumpulan data, melainkan pada nasib data tersebut setelah selesai dihimpun.
Sebab sejarah birokrasi Indonesia menunjukkan bahwa data sering diperlakukan seperti pajangan. Dicari dengan susah payah, dipresentasikan dengan bangga, lalu dilupakan ketika saatnya mengambil keputusan yang tidak populer.
Penempelan stiker Sensus Ekonomi 2026 di Rumah Dinas Wali Kota menjadi simbol bahwa pendataan telah selesai dilakukan. Tetapi bagi masyarakat, pekerjaan sesungguhnya justru dimulai setelah stiker itu ditempel.
Karena yang dibutuhkan rakyat bukan bukti bahwa pemerintah telah mendata kondisi ekonomi mereka. Yang dibutuhkan adalah bukti bahwa pemerintah benar-benar memahami dan memperbaiki kondisi tersebut.
Jika hasil sensus nantinya hanya berakhir menjadi dokumen tebal yang dibaca segelintir orang, maka sensus hanyalah ritual statistik sepuluh tahunan. Namun jika data itu benar-benar melahirkan kebijakan yang berpihak kepada pelaku usaha kecil, pekerja, pedagang pasar, dan masyarakat bawah, maka sensus akan menjadi alat perubahan yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, rakyat tidak akan menilai keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 dari jumlah formulir yang terisi atau banyaknya stiker yang ditempel. Rakyat akan menilainya dari satu hal sederhana: apakah setelah semua data terkumpul, kehidupan mereka menjadi lebih baik atau tetap sama seperti sebelumnya.
