Jakarta — Negeri ini memang penuh kejutan. Di tengah rakyat yang tiap hari dipaksa akrab dengan harga kebutuhan yang naik seperti roket tanpa kendali, birokrasi justru sibuk memberi piala kepada dirinya sendiri. Kali ini giliran Komlek Kostrad yang diganjar dua penghargaan bergengsi dalam ajang KPPN Jakarta II Awards 2025. Sebuah pesta formalitas yang membuktikan bahwa di republik ini, tepuk tangan lebih mudah terdengar daripada suara rakyat kecil.
Penghargaan itu terdengar megah: IKPA terbaik dan SPM terakurat. Bahasa yang begitu administratif sampai rakyat biasa mungkin mengira itu nama rudal baru. Tapi begitulah birokrasi bekerja—semakin rumit istilahnya, semakin mudah publik dibuat kagum tanpa benar-benar paham apa manfaat langsungnya bagi kehidupan sehari-hari.
Di atas kertas, semuanya tampak sempurna. Anggaran tertib, laporan rapi, dokumen akurat. Negara memang cinta pada angka-angka yang jinak di layar komputer. Sebab angka tak pernah protes soal jalan rusak, tak pernah mengeluh soal pelayanan publik yang lamban, dan tak pernah mempertanyakan kenapa rakyat harus terus berhemat sementara pejabat berlomba menerima penghargaan.
Kolonel Cke William Pratomo pun menerima piagam dengan penuh kebanggaan. Wajar saja. Di negeri yang mengukur keberhasilan lewat sertifikat dan seremoni, selembar piagam bisa terasa lebih sakral daripada keberhasilan nyata di lapangan. Kamera menyala, senyum mengembang, dan publik kembali disuguhi ritual tahunan bernama “prestasi institusi.”
Ironisnya, penghargaan semacam ini sering kali lebih mirip perlombaan siapa paling mahir mengelola administrasi ketimbang siapa paling berdampak bagi masyarakat. Negara akhirnya berubah seperti perusahaan event organizer raksasa: sibuk membuat kategori penghargaan, mencetak plakat, dan memoles citra, sementara substansi dibiarkan menjadi catatan kaki.
Kita tentu tidak anti prestasi. Tapi publik berhak bertanya: apakah penghargaan ini benar-benar mencerminkan keberhasilan nyata, atau sekadar bukti bahwa birokrasi makin lihai memuji dirinya sendiri? Sebab sejarah negeri ini penuh dengan institusi berpenghargaan tinggi namun minim kepercayaan publik.
Kalimat “profesional, transparan, dan akuntabel” kembali diucapkan seperti mantra wajib pejabat negara. Frasa itu kini begitu sering dipakai hingga terdengar seperti slogan diskon supermarket: menarik di spanduk, tapi realitasnya sering berbeda saat masuk ke dalam.
Yang paling menarik, penghargaan ini disebut sebagai motivasi untuk meningkatkan kualitas kinerja. Artinya, bahkan setelah mendapat predikat terbaik, sistem masih merasa perlu dimotivasi agar bekerja dengan benar. Sebuah logika yang unik: seolah tugas melayani negara adalah bonus tambahan, bukan kewajiban utama.
Pada akhirnya, publik hanya bisa menyaksikan parade penghargaan demi penghargaan sambil bertanya dalam hati: kapan rakyat mendapat penghargaan karena masih sanggup bertahan hidup di tengah segala ketidakteraturan? Karena di republik ini, institusi terus sibuk memberi medali kepada dirinya sendiri, sementara rakyat cuma kebagian pidato tentang transparansi dan komitmen tanpa ujung.(***)
