Tentu ini bukan salah anak-anak SDN Neusmalelat. Mereka pantas mendapat alat belajar yang layak tanpa harus menunggu rombongan berseragam datang membawa kardus bantuan. Yang ironis justru negara yang selama puluhan tahun begitu bangga bicara soal “Indonesia Emas,” tetapi di beranda terdepan negeri sendiri, alat tulis masih harus diperlakukan seperti bantuan kemanusiaan darurat.
Lima ratus paket alat tulis dibagikan dengan penuh seremoni. Kamera diarahkan, senyum dibagikan, dokumentasi dirapikan. Sebab di republik ini, bantuan sekecil apa pun harus memiliki nilai publikasi sebesar mungkin. Kadang yang lebih tebal dari buku tulis yang dibagikan justru laporan pencitraannya.
Negara memang punya bakat luar biasa dalam mengubah kewajiban menjadi bahan pujian. Pendidikan dasar yang semestinya otomatis terpenuhi malah dipaketkan menjadi aksi sosial heroik. Seolah rakyat di perbatasan harus bersyukur karena akhirnya mendapat benda yang di kota dijual lebih murah daripada harga kopi kekinian.
Kalimat “peduli literasi” terdengar indah di spanduk. Tetapi literasi macam apa yang sedang dibangun jika anak-anak di wilayah perbatasan masih hidup dengan fasilitas seadanya? Buku tulis dibagikan, sementara kualitas sekolah, akses guru, infrastruktur, dan kesejahteraan pendidikan sering tetap berjalan tertatih seperti proyek yang sengaja dipelihara agar bantuan sosial terus punya panggung.
Satgas tentu menjalankan niat baik. Prajurit turun langsung membantu masyarakat, dan itu layak dihargai. Namun satire terbesar justru lahir dari kenyataan bahwa aparat keamanan sering terlihat lebih hadir mengurus kebutuhan sipil dibanding banyak lembaga yang memang digaji khusus untuk mengurus pendidikan.
Di negeri ini, negara tampaknya lebih nyaman membagi simbol daripada menyelesaikan akar masalah. Pensil dibagikan hari ini, foto dipublikasikan besok, lalu semua kembali normal: sekolah minim fasilitas, anak-anak kekurangan akses, dan pejabat sibuk menulis pidato tentang masa depan generasi bangsa.
Kita akhirnya hidup dalam tradisi aneh: rakyat yang seharusnya menerima hak dasar justru diposisikan sebagai penerima belas kasih. Pendidikan tidak lagi terdengar sebagai kewajiban negara, melainkan hadiah musiman yang datang bersama rombongan seragam dan wartawan dokumentasi.
Dan mungkin itulah satire paling menyakitkan dari semua ini: di tahun 2026, sebuah negara besar masih bisa merasa bangga karena anak-anak perbatasannya akhirnya mendapat alat tulis.(***)
