Di banyak daerah, iring-iringan pejabat kadang lebih mudah dikenali daripada program kerjanya. Lampu strobo menyala, kendaraan berjejer, pengendara lain menepi. Seolah-olah semakin panjang konvoi, semakin besar pula wibawanya.
Di Bekasi, setidaknya untuk saat ini, logika itu mulai dibalik.
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto memutuskan memangkas penggunaan kendaraan dinas. Dari yang sebelumnya tiga rangkaian kendaraan pengiring, kini cukup satu mobil yang digunakan bersama para staf. Sederhana, tetapi pesannya cukup jelas: efisiensi bukan hanya soal angka di laporan keuangan, melainkan juga soal memberi contoh.
Yang dihemat memang bukan semata-mata bensin. Sebab kalau hanya menghitung biaya BBM, mungkin angkanya tidak akan mengubah APBD secara drastis. Namun mengurangi iring-iringan berarti mengurangi kesan bahwa setiap pejabat harus datang dengan “rombongan kerajaan”.
Tri bahkan memilih menggunakan Hiace bersama stafnya saat menjalankan tugas dari Senin hingga Jumat. Sementara akhir pekan, ia memakai kendaraan pribadi karena lebih fleksibel saat menghadiri undangan warga atau masuk ke permukiman yang jalannya sempit. Praktis, tanpa kehilangan fungsi.
Menariknya lagi, ajakan ini tidak berhenti di level wali kota. Para camat juga diminta membiasakan diri berangkat rapat bersama para lurah dalam satu kendaraan. Kalau selama ini rapat sering membahas efisiensi, kini efisiensinya dimulai dari perjalanan menuju ruang rapat.
Pemerintah Kota Bekasi juga menerapkan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat. Tujuannya sederhana: mengurangi konsumsi listrik kantor sekaligus menekan mobilitas kendaraan dinas. Barangkali inilah salah satu cara mengingatkan bahwa hemat energi tidak selalu harus dimulai dari kampanye besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang konsisten.
Tentu, masyarakat akan menilai kebijakan ini bukan dari jumlah mobil yang berkurang, melainkan dari konsistensinya. Sebab efisiensi yang paling mudah terlihat adalah yang bisa disaksikan langsung di jalan, bukan hanya dibacakan dalam pidato.
Kalau kebiasaan ini benar-benar menjadi budaya birokrasi, mungkin suatu hari nanti ukuran seorang pemimpin bukan lagi berapa panjang iring-iringan kendaraannya, melainkan seberapa cepat pelayanan publik sampai kepada masyarakat.(***)
