Kejagung Periksa 5 Saksi dari Kementerian ESDM dan Kemenhub Terkait Dugaan Korupsi Nikel PT CNI
JAKARTA – Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) kembali mengintensifkan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas nikel. Kali ini, lima orang saksi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Perhubungan diperiksa terkait perkara yang berlangsung pada periode 2017–2020.
Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada Selasa (10/11/2026). Kelima saksi hadir memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan guna mendalami perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tata kelola komoditas nikel PT CNI.
Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, empat saksi berasal dari Kementerian ESDM, masing-masing berinisial IMES, ABF, PR, dan JC. Sementara satu saksi lainnya, DASW, berasal dari Kementerian Perhubungan.
Pemeriksaan terhadap para saksi ini menjadi bagian dari langkah penyidik dalam menelusuri berbagai aspek pengelolaan komoditas nikel selama periode 2017 hingga 2020. Terlebih, sektor pertambangan bukan sekadar urusan menggali mineral dari perut bumi, tetapi juga menyangkut regulasi, perizinan, pengawasan hingga tata niaga yang harus berjalan sesuai ketentuan hukum.
Penyidik JAM PIDSUS memandang keterangan para saksi diperlukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara. Keterangan dari unsur kementerian juga menjadi bagian penting dalam mendalami bagaimana kebijakan dan mekanisme tata kelola komoditas nikel dijalankan pada periode tersebut.
Langkah pemeriksaan ini sekaligus menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada aktivitas perusahaan, tetapi juga mendalami aspek regulasi dan pengawasan yang berkaitan dengan pengelolaan komoditas strategis nasional tersebut.
Maklum, dalam urusan sumber daya alam, yang perlu diperiksa bukan hanya hasil tambangnya, tetapi juga bagaimana aturan dijalankan dan siapa saja yang memiliki tanggung jawab dalam rantai pengelolaannya.
Kejaksaan Agung menegaskan, proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Meski demikian, pemeriksaan terhadap lima saksi tersebut belum dapat dimaknai sebagai kesimpulan adanya keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi. Status dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada alat bukti serta hasil penyidikan.
Penyidikan perkara dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel PT CNI periode 2017–2020 kini menjadi perhatian, mengingat pengelolaan kekayaan alam seharusnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan masyarakat. Sebab, nikel boleh menjadi komoditas bernilai tinggi, tetapi jangan sampai pengelolaannya justru menyisakan persoalan hukum yang bernilai lebih mahal.(***)
