Bobby Nasution Dorong Revisi Perda Pajak dan Retribusi serta Bantuan Hukum bagi Warga Miskin
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai mendorong dua agenda penting yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat, yakni penguatan pendapatan asli daerah (PAD) dan perluasan akses keadilan bagi warga miskin. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menjelaskan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang mengatur perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah serta Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Penjelasan kedua Ranperda tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 2, Medan, Rabu (11/11/2026). Rapat dihadiri Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti bersama pimpinan dewan, Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pemaparannya, Bobby menegaskan bahwa perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bukan sekadar urusan memperbarui aturan di atas kertas. Revisi tersebut dinilai penting untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan perkembangan regulasi nasional, hasil evaluasi pemerintah pusat, penataan perangkat daerah, hingga kebutuhan optimalisasi pendapatan asli daerah.
Menurut Bobby, pemerintah daerah wajib menyelaraskan regulasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kedua regulasi tersebut membawa perubahan mendasar terhadap struktur pajak dan retribusi daerah, termasuk klasifikasi retribusi, prinsip penetapan tarif, batas kewenangan pemerintah daerah, hingga standar pelayanan minimal yang harus menjadi dasar pemungutan.
Bobby juga menyoroti sejumlah tarif retribusi yang dinilai sudah tidak sesuai dengan biaya operasional dan nilai ekonomi aset milik pemerintah daerah. Karena itu, penyesuaian dianggap diperlukan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah.
Namun, urusan menaikkan atau menyesuaikan tarif tentu bukan perkara sederhana. Pemerintah dituntut mencari keseimbangan antara kebutuhan meningkatkan PAD dan kemampuan masyarakat membayar. Jangan sampai semangat memperkuat kas daerah justru membuat masyarakat merasa setiap layanan publik memiliki pintu masuk berbayar yang semakin mahal.
Selain penyesuaian tarif, Pemprov Sumut juga mengusulkan penambahan sejumlah objek retribusi baru. Di antaranya pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dari sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan, serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Termasuk pula objek baru yang diatur dalam regulasi nasional, seperti pengelolaan pertambangan.
“Penambahan objek retribusi baru antara lain pemanfaatan aset daerah, penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, serta pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga,” jelas Bobby.
Di sisi lain, Ranperda kedua justru menyentuh persoalan yang lebih dekat dengan kelompok masyarakat yang sering kali paling kesulitan ketika berhadapan dengan hukum. Yakni perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
Bobby menegaskan, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, dalam praktiknya, masyarakat miskin dan kelompok rentan masih menghadapi berbagai hambatan untuk mendapatkan akses keadilan. Tidak sedikit pula yang berisiko menghadapi proses hukum, termasuk dalam perkara tindak pidana kategori ringan, tanpa kemampuan memadai untuk memperoleh pendampingan hukum.
Menurutnya, Perda yang berlaku selama ini telah menjadi landasan penyelenggaraan bantuan hukum. Namun, aturan tersebut dinilai perlu disempurnakan agar sejalan dengan perkembangan paradigma penegakan hukum modern yang mulai mengedepankan keadilan restoratif atau restorative justice.
Melalui perubahan regulasi tersebut, Pemprov Sumut ingin memperluas penyelesaian perkara melalui pendekatan nonlitigasi, seperti mediasi, negosiasi, dan perdamaian. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan ruang penyelesaian yang lebih manusiawi, khususnya bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan persoalan hukum.
Revisi Perda juga diarahkan untuk memperkuat landasan hukum program perlindungan masyarakat, menyederhanakan mekanisme pemberian bantuan hukum, serta memastikan layanan tersebut benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Bobby menilai pendekatan keadilan restoratif juga berpotensi meningkatkan efisiensi sistem peradilan. Dengan penyelesaian perkara yang tepat melalui jalur nonlitigasi, penumpukan perkara di pengadilan dapat ditekan dan beban lembaga pemasyarakatan (Lapas) diharapkan berkurang.
“Kami meyakini bahwa dengan dukungan dan sinergi dari seluruh anggota dewan, perubahan Perda ini akan menjadi instrumen hukum yang kokoh untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, dan menghadirkan pelayanan publik yang jauh lebih baik bagi masyarakat,” pungkas Bobby.
Usai menyampaikan penjelasan, Bobby secara resmi menyerahkan dokumen kedua Ranperda kepada DPRD Sumut untuk dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Dua Ranperda ini membawa pesan yang cukup jelas bagi arah kebijakan Pemprov Sumut. Di satu sisi, pemerintah ingin memperkuat kemampuan keuangan daerah agar pembangunan dan pelayanan publik memiliki dukungan anggaran yang memadai. Di sisi lain, pemerintah juga dituntut memastikan masyarakat miskin tidak kehilangan hak mendapatkan perlindungan hukum hanya karena keterbatasan ekonomi.
Sebab, kemandirian fiskal memang penting, tetapi keadilan sosial juga tidak boleh menjadi urusan nomor dua. Pemerintah boleh sibuk menghitung potensi PAD, tetapi jangan sampai lupa menghitung berapa banyak masyarakat yang masih membutuhkan kehadiran negara ketika berhadapan dengan hukum.(***)
