Pemprov Sumut Garap Perikanan dari Hulu ke Hilir, Ikan Jangan Berhenti di Dermaga
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai memperkuat pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya dengan pendekatan dari hulu hingga hilir.
Program strategis ini diarahkan bukan sekadar mengejar peningkatan produksi ikan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan mendorong hasil laut memiliki nilai tambah sebelum sampai ke tangan konsumen.
Sebab, ikan yang ditangkap nelayan tentu jangan sampai hanya selesai di dermaga. Kalau bisa, perjalanan ekonominya masih panjang: diolah, dikemas, dipasarkan dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi masyarakat.
Pemprov Sumut melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut bersama Universitas Sumatera Utara (USU) telah menyusun master plan pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap dan budidaya.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumut Jenny Masniari Sinaga mengatakan pengembangan kawasan tersebut pada 2026 diprioritaskan di wilayah pantai barat dan pantai timur Sumut. Sementara pada 2027, pengembangan diarahkan ke Kepulauan Nias.
“Tahun 2026 ini untuk pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap kita prioritaskan di wilayah pantai barat dan pantai timur dan tahun 2027 kita kembangkan di kepulauan Nias,” ujar Jenny dalam konferensi pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Kamis (17/9/2026).
Produksi Jadi Dasar Menentukan Kawasan
Penentuan kawasan unggulan, kata Jenny, tidak dilakukan berdasarkan tebak-tebakan. Data potensi dan produksi perikanan di masing-masing daerah menjadi salah satu dasar utama dalam menentukan lokasi.
Berdasarkan data DKP Sumut, produksi perikanan Sumut pada 2025 mencapai 382.127,77 ton.
Sementara target produksi 2026 ditetapkan sebesar 383.036,91 ton, dengan realisasi hingga triwulan II 2026 mencapai 200.931,45 ton.
Sejumlah daerah tercatat memiliki produksi perikanan tinggi pada 2025, antara lain Tapanuli Tengah, Batubara, Asahan dan Tanjungbalai. Data tersebut kemudian menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan kawasan unggulan.
“Data produksi ikan inilah yang menjadi dasar kami untuk memilih penentuan lokasi sebagai kawasan unggulan yang konsepnya dibangun dari hulu ke hilir, dimana nelayan kita berikan alat tangkap dan bantuan lain yang dibutuhkan dan nanti dibantu hilirisasinya hingga pengolahan,” terang Jenny.
Konsep tersebut terdengar sederhana, tetapi tantangannya cukup panjang. Nelayan tidak cukup hanya dibantu menangkap ikan. Setelah ikan naik ke kapal, harus ada sistem penyimpanan, pengolahan, distribusi dan pasar yang mampu menyerap hasil tangkapan.
Kalau rantainya putus di tengah, ikan tetap menjadi ikan. Yang berubah hanya harga dan siapa yang menikmati nilai tambahnya.
Pantai Barat dan Kepulauan Nias
Untuk Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, pengembangan mencakup Kepulauan Nias, yakni Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Kota Gunungsitoli.
Sementara kawasan pantai barat mencakup Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal.
Sejumlah komoditas potensial di wilayah tersebut antara lain cakalang, tongkol, tenggiri, tuna sirip kuning, kembung, layang, selar kuning, tembang, kuwe dan bawal.
Adapun WPP 571 mencakup kawasan pantai timur, yakni Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Batubara, Tanjungbalai, Asahan, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara.
Komoditas potensial di kawasan tersebut meliputi kembung, tembang, kerang darah, tetengkek, senangin, cumi-cumi, tenggiri, lencam pasir mata besar, udang jerbung dan layang benggol.
Artinya, potensi perikanan Sumut sebenarnya cukup beragam. Tinggal bagaimana potensi tersebut dikelola agar tidak berhenti pada angka produksi dalam laporan tahunan.
Ikan Asin Pun Dibidik Jadi Produk Bernilai Tambah
Salah satu bentuk hilirisasi yang masuk dalam master plan adalah pengembangan kawasan unggulan pengolahan ikan asin di Sibolga, Asahan, Batubara dan Tanjungbalai.
Langkah ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.
“Kita harapkan potensi ikan yang berlebih di daerah ini bisa diolah menjadi ikan asin,” kata Jenny.
Mungkin terdengar sederhana. Namun, di balik ikan asin ada persoalan teknologi pengolahan, kualitas produk, kemasan, pemasaran hingga akses pasar. Jika semuanya dibenahi, produk yang selama ini dianggap biasa saja bisa memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih menarik.
Jadi, hilirisasi tidak selalu harus dimulai dengan pabrik besar dan istilah ekonomi yang rumit. Kadang dimulai dari ikan yang tidak terjual hari ini, lalu diolah agar tetap memiliki nilai jual besok.
Terintegrasi dengan Kampung Nelayan Merah Putih
Pengembangan kawasan unggulan perikanan tangkap juga diintegrasikan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih.
Pada 2025, program tersebut telah dibangun di empat wilayah, yakni Langkat, Serdang Bedagai, Asahan dan Batubara.
Sementara pada 2026, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sumut direncanakan mencakup 11 wilayah di pantai timur dan 18 wilayah di pantai barat.
Integrasi program ini diharapkan memperkuat ekosistem perikanan mulai dari aktivitas nelayan hingga pengolahan dan pemasaran hasil tangkapan.
Dengan demikian, pembangunan kawasan tidak berhenti pada bantuan alat tangkap. Yang dikejar adalah terbentuknya rantai ekonomi yang membuat nelayan memiliki posisi lebih kuat dalam seluruh proses usaha perikanan.
Budidaya Udang dan Rumput Laut Ikut Didorong
Dari sektor budidaya, Sumut juga memiliki potensi besar yang terus dikembangkan.
Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Sumut Muhammad Riza Kurnia Lubis mengatakan salah satu komoditas yang banyak diminati adalah udang vaname.
Komoditas tersebut hingga kini masih menjadi salah satu produk yang memiliki pasar ekspor.
Selain udang vaname, Pemprov Sumut juga memberikan perhatian terhadap pengembangan rumput laut yang dinilai memiliki peluang pasar ekspor.
“Ada juga beberapa komoditas lain yang menjadi konsern Sumut seperti tahun ini kita prioritaskan rumput laut juga diminati pasar ekspor,” kata Riza.
Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan tidak hanya berbicara soal berapa ton ikan yang berhasil ditangkap.
Ada pertanyaan yang lebih penting: berapa besar nilai ekonomi yang akhirnya kembali kepada nelayan dan masyarakat pesisir?
Karena itu, pekerjaan rumah Pemprov Sumut bukan sekadar membuat ikan lebih banyak. Tantangan berikutnya adalah memastikan ikan tersebut memiliki perjalanan ekonomi yang panjang—dari laut atau tambak, masuk ke pengolahan, kemudian ke pasar—sehingga manfaatnya tidak berhenti di tangan mereka yang berada paling dekat dengan rantai perdagangan.
Ikan boleh berenang di laut, tetapi nilai tambahnya jangan ikut hanyut.(***)
