Pemprov Sumut Soroti Tren Childfree Gen Z, Ketahanan Keluarga Jangan Cuma Kuat di Spanduk
MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mulai memperkuat strategi menghadapi perubahan pola pengasuhan dan dinamika kependudukan, khususnya di kalangan generasi Z (Gen Z).
Salah satu isu yang ikut menjadi perhatian adalah meningkatnya pembahasan mengenai pilihan hidup childfree atau keputusan untuk tidak memiliki anak. Fenomena ini dinilai tidak bisa disikapi hanya dengan imbauan agar anak muda segera menikah dan punya anak. Ada persoalan ekonomi, kesiapan mental hingga kemampuan membagi waktu yang ikut memengaruhi keputusan tersebut.
Penguatan ketahanan keluarga pun didorong melalui sejumlah program, di antaranya Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), edukasi kesehatan reproduksi, pemberdayaan ekonomi serta sinkronisasi program pengasuhan nasional melalui Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA).
Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya dengan Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar bersama tim di ruang kerja Wagub Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (18/9/2026).
Surya mengatakan penguatan berbagai program tersebut menjadi salah satu strategi komprehensif untuk memperkuat ketahanan keluarga, sekaligus mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan serta menurunkan angka stunting.
“Ini salah satu strategi komprehensif dalam memperkuat ketahanan keluarga, mencegah kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta menurunkan angka stunting,” ucapnya.
Gen Z dan Pilihan Tidak Punya Anak
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut Dwi Endah Purwanti mengatakan salah satu tren yang berkembang di kalangan Gen Z adalah keputusan sadar untuk tidak memiliki anak atau childfree.
Menurutnya, fenomena tersebut mulai berkembang di kalangan anak muda, terutama di wilayah perkotaan. Sejumlah faktor yang memengaruhinya antara lain persoalan ekonomi, kesiapan mental serta kemampuan mengatur keseimbangan waktu.
“Gerakan ini paling banyak ditemukan di wilayah urban,” ujarnya.
Fenomena ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah yang selama ini terbiasa berbicara tentang keluarga dalam bahasa yang cukup sederhana: menikah, punya anak, lalu membesarkan anak.
Masalahnya, kehidupan Gen Z tidak selalu sesederhana itu. Harga rumah naik, biaya hidup meningkat, pekerjaan menuntut waktu, sementara urusan kesehatan mental juga semakin mendapat perhatian.
Jadi, kalau pemerintah ingin anak muda membangun keluarga, persoalannya bukan sekadar “kapan menikah?”, tetapi juga “apakah mereka merasa siap dan mampu?”
PUSPAGA dan TAMASYA Jadi Ruang Konsultasi
Dwi mengatakan Pemprov Sumut bersama BKKBN berupaya merespons dinamika tersebut melalui program PUSPAGA dan TAMASYA.
Kedua program itu menyediakan layanan konseling dan konsultasi gratis bagi keluarga, khususnya berkaitan dengan pengasuhan anak.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang bagi keluarga maupun calon keluarga untuk memperoleh informasi dan pendampingan, baik terkait pengasuhan, kesehatan reproduksi maupun persoalan keluarga lainnya.
Dengan begitu, ketahanan keluarga tidak hanya menjadi jargon dalam spanduk kegiatan pemerintah. Harapannya, ada layanan yang benar-benar bisa didatangi ketika pasangan muda mulai bingung mengurus anak, mengatur ekonomi rumah tangga atau sekadar membutuhkan tempat bertanya tanpa merasa sedang dihakimi.
BKKBN: Jangan Sampai Masalah Ekonomi Jadi Penghalang Berkeluarga
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Mahyuzar mengatakan pertemuan dengan Wagub Sumut juga membahas sejumlah isu kependudukan dan keluarga yang sedang berkembang.
Salah satunya terkait penataan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).
Transformasi kelembagaan tersebut dilakukan menyusul perubahan BKKBN menjadi kementerian. Saat ini, kantor perwakilan BKKBN di tingkat provinsi tengah berproses mengalami revisi kelembagaan menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Selain persoalan kelembagaan, isu childfree juga menjadi perhatian.
Mahyuzar menilai fenomena tersebut berpotensi memengaruhi angka kelahiran dan dalam jangka panjang menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menghadapi penuaan penduduk atau aging population.
Menurutnya, sebagian anak muda memilih menunda atau tidak ingin memiliki anak karena pertimbangan keamanan finansial, tingginya biaya hidup hingga mahalnya biaya perumahan.
“Gerakan childfree,” dalam konteks kebijakan kependudukan, akhirnya bukan hanya soal pilihan pribadi. Pemerintah juga perlu melihat faktor sosial dan ekonomi yang membuat anak muda merasa punya anak adalah keputusan dengan risiko finansial yang terlalu besar.
“Kami berupaya menggalakkan edukasi kesiapan menikah, dukungan ekonomi, mental, dan kesehatan reproduksi agar generasi muda tidak terhalang secara sistemik untuk berkeluarga,” kata Mahyuzar.
Pada akhirnya, menghadapi perubahan generasi memang tidak cukup dengan menyuruh anak muda mengikuti pola generasi sebelumnya.
Gen Z hidup dengan tantangan yang berbeda. Karena itu, jika pemerintah ingin ketahanan keluarga semakin kuat, yang dibutuhkan bukan hanya kampanye tentang keluarga ideal, tetapi juga ekosistem yang membuat keluarga muda merasa aman, mampu dan didukung untuk menjalani kehidupan berkeluarga.
Sebab membangun keluarga bukan sekadar soal berani menikah dan punya anak. Yang lebih penting adalah bagaimana memastikan keluarga tersebut mampu bertahan setelah pesta pernikahan selesai dan tagihan mulai berdatangan.(***)
