TPID Sumut Soroti Tata Kelola Dapur Gizi, Jangan Sampai MBG Bergizi di Piring, Tapi Ruwet di Dapur
MEDAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar urusan mengisi piring. Di balik seporsi makanan yang sampai ke tangan masyarakat, ada urusan harga bahan pangan, rantai pasok, kebersihan dapur hingga kualitas gizi yang harus sama-sama dikawal.
Karena itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara (Sumut) mendorong penguatan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Gizi MBG. Jangan sampai programnya bernama Makan Bergizi Gratis, tetapi tata kelola dapurnya justru membuat banyak pihak ikut “kenyang” dengan persoalan.
Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumut, Alfi Syahriza, mengatakan tata kelola dapur menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan efisiensi penggunaan bahan pangan sekaligus menjaga standar keamanan dan kualitas gizi.
Hal itu disampaikannya dalam kegiatan Peningkatan Tata Kelola SPPG untuk Jaminan Mutu MBG dan Stabilitas Harga Pangan Sumut 2026 di Asrama Haji Medan, Jumat (18/9/2026).
Menurut Alfi, pengelolaan SPPG tidak bisa dilakukan secara serampangan. Mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku hingga jadwal distribusi harus dirancang dengan baik.
“Tata kelola dapur yang baik, mulai dari perencanaan menu, penentuan sumber bahan baku, hingga jadwal distribusi yang baik akan menentukan bagaimana kebutuhan penggunaan bahan baku pangan sekaligus seberapa konsisten standar keamanan dan kualitas gizi bisa dipertahankan di setiap titik penyaluran,” kata Alfi.
Dengan kata lain, urusan dapur MBG bukan cuma soal siapa yang memasak dan siapa yang mengantar. Ada hitung-hitungan kebutuhan bahan pangan yang jika tidak dikelola dengan baik bisa ikut memengaruhi harga di pasaran.
TPID Sumut, kata Alfi, mendukung penguatan tata kelola SPPG, termasuk dengan memperluas keterlibatan petani, peternak, nelayan, UMKM dan pelaku usaha pangan lokal dalam rantai pasok MBG.
Langkah itu dinilai dapat menciptakan hubungan yang lebih kuat antara kebutuhan konsumsi program MBG dengan produksi pangan daerah.
“Dengan begitu, manfaat MBG tidak hanya dirasakan dari sisi pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah,” ujarnya.
Artinya, piring anak-anak sekolah diharapkan tidak hanya menjadi tempat bertemunya nasi, lauk dan sayur. Piring itu juga idealnya menjadi ujung dari rantai ekonomi yang memberi ruang bagi petani, peternak, nelayan hingga pelaku UMKM lokal.
Jangan Cuma Sertifikat, Higiene Harus Jadi Kebiasaan
Dari sisi mutu dan keamanan pangan, Alfi menegaskan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) tidak boleh berhenti sebagai dokumen yang rapi di dalam map.
Penerapan higiene dan sanitasi, menurut dia, harus menjadi budaya kerja di setiap dapur SPPG. Mulai dari pemilihan bahan pangan, penyimpanan, proses pengolahan, kebersihan peralatan hingga distribusi makanan harus mendapat perhatian.
“Kualitas harus dijaga sejak awal proses, bukan hanya diperiksa ketika makanan sudah siap disajikan,” tegasnya.
Pesan tersebut terdengar sederhana, tetapi justru menjadi bagian penting dalam program yang melibatkan makanan dalam jumlah besar. Sebab, semakin banyak porsi yang diproduksi, semakin besar pula konsekuensi jika standar pengolahan dan keamanan pangan diabaikan.
Alfi juga menekankan bahwa keberhasilan MBG membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah kabupaten/kota, sektor kesehatan dan pendidikan, dunia usaha hingga akademisi dinilai memiliki peran masing-masing.
Optimalisasi pangan lokal juga perlu diperkuat dengan melibatkan petani, peternak, nelayan dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok SPPG.
“Kerjakan amanah ini dengan disiplin, ketelitian, integritas, dan hati. Setiap makanan yang disiapkan adalah makanan untuk keluarga kita sendiri,” pesannya kepada para pengelola SPPG.
Kalimat terakhir ini barangkali sederhana, tetapi cukup menjadi pengingat: kalau makanan yang disajikan dianggap layak untuk keluarga sendiri, mestinya standar yang sama juga diberikan kepada penerima MBG.
BI: Permintaan Naik, Pasokan Jangan Sampai Keteteran
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Iman Gunadi, mengatakan MBG memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi.
Namun, besarnya kebutuhan pangan untuk menjalankan program tersebut juga harus diantisipasi. Jangan sampai permintaan meningkat cepat sementara pasokan berjalan tertatih-tatih.
“Besarnya kebutuhan pangan dalam pelaksanaan program ini dapat menjadi penggerak ekonomi yang menghubungkan kebutuhan konsumsi dengan potensi produksi lokal. Namun, peningkatan permintaan tersebut perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keseimbangan pasokan dan harga pangan,” kata Iman.
Menurutnya, diversifikasi menu, pemanfaatan pangan lokal serta penguatan tata kelola dan rantai pasok menjadi langkah penting agar program MBG tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pasalnya, ketika jutaan porsi makanan membutuhkan bahan pangan secara rutin, perencanaan pasokan menjadi sama pentingnya dengan perencanaan menu.
Kalau pasokan aman, harga terkendali. Kalau rantai distribusi rapi, dapur tidak kelimpungan. Dan kalau standar higiene benar-benar dijalankan, masyarakat pun tidak perlu waswas setiap kali menerima makanan.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari berapa banyak porsi yang dibagikan. Yang jauh lebih penting adalah apakah makanan tersebut benar-benar bergizi, aman dikonsumsi, bahan bakunya tersedia dengan harga wajar, serta mampu memberi dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.
Sebab, makan bergizi memang gratis bagi penerima manfaat, tetapi tata kelolanya tidak boleh “gratis” dari pengawasan.(***)
