Pujian kepada mahasiswa selalu terdengar indah di atas panggung. Kali ini Wali Kota Medan Rico Waas memuji Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Medan karena mampu memadukan kreativitas dengan sikap kritis. Kalimat itu layak diapresiasi. Namun, publik berhak mengajukan satu pertanyaan yang jauh lebih penting: apakah Pemerintah Kota Medan benar-benar siap hidup berdampingan dengan kritik mahasiswa, atau hanya nyaman ketika kritik itu terdengar sopan di dalam acara resmi?
Mengapresiasi sikap kritis jauh lebih mudah daripada menerima kritik yang benar-benar menyentuh kebijakan pemerintah. Sejarah menunjukkan, banyak pejabat senang mengundang mahasiswa ke forum diskusi, tetapi mulai gelisah ketika kritik berubah menjadi tuntutan, demonstrasi, atau desakan agar kebijakan diperbaiki.
Rico Waas mengatakan mahasiswa tidak hanya harus kritis, tetapi juga mampu menghadirkan solusi. Pernyataan itu memang terdengar bijak. Namun jangan sampai kalimat tersebut menjadi cara halus untuk memindahkan beban penyelesaian masalah kepada mahasiswa. Menyusun solusi adalah tugas pemerintah. Mahasiswa berkewajiban mengawasi, mengkritisi, dan menawarkan gagasan, bukan menggantikan fungsi birokrasi.
Kreativitas mahasiswa memang patut didukung. Bazar UMKM, pentas seni, monolog, hingga kabaret menunjukkan bahwa kampus masih menjadi ruang lahirnya gagasan-gagasan segar. Tetapi kreativitas tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi daya kritis. Mahasiswa bukan sekadar pengisi panggung festival, melainkan penjaga nalar publik yang harus tetap berani mempertanyakan kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat.
Ironisnya, dalam beberapa hari terakhir pemerintah sendiri masih disibukkan oleh berbagai persoalan mendasar: banjir, drainase tersumbat, lampu jalan yang mati, data kemiskinan yang diakui belum akurat, hingga keluhan pelayanan publik. Semua itu bukan isu kecil. Justru inilah materi kritik yang seharusnya terus disuarakan mahasiswa tanpa rasa sungkan.
Kalau pemerintah benar-benar menginginkan kolaborasi, maka kolaborasi itu harus dimulai dengan transparansi. Berikan akses data kepada publik, buka ruang evaluasi kebijakan, libatkan mahasiswa dalam penyusunan program, dan yang paling penting, jangan alergi terhadap kritik yang keras. Sebab kolaborasi tanpa keberanian menerima kritik hanyalah hubungan yang penuh basa-basi.
Pemerintah sering mengatakan bahwa pemuda adalah masa depan bangsa. Sayangnya, dalam praktiknya pemuda lebih sering dijadikan tamu undangan daripada mitra pengawas. Mereka dipuji saat menggelar festival, tetapi belum tentu didengar ketika menyampaikan rekomendasi yang tidak menyenangkan bagi penguasa.
Ruang demokrasi yang sehat bukan diukur dari banyaknya pejabat yang memuji mahasiswa dalam pidato. Demokrasi diukur dari keberanian pemerintah menerima koreksi tanpa merasa diserang. Kritik bukan ancaman terhadap kekuasaan. Kritik adalah alarm agar pemerintah tidak kehilangan arah.
IMM Expo dan Arena Fest layak diapresiasi karena menunjukkan bahwa mahasiswa mampu berkarya sekaligus berpikir kritis. Namun pekerjaan sesungguhnya baru dimulai setelah panggung dibongkar. Apakah kritik mahasiswa akan benar-benar dijadikan dasar perbaikan kebijakan, atau hanya berhenti sebagai bahan sambutan yang mengundang tepuk tangan?
Karena pada akhirnya, mahasiswa tidak membutuhkan pujian dari pemerintah. Yang mereka butuhkan adalah pemerintah yang cukup dewasa untuk mendengar kritik, memperbaiki kesalahan, dan membuktikan bahwa kolaborasi bukan sekadar slogan yang indah di atas panggung.(***)
