Di hadapan delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Wali Kota Medan Rico Waas memaparkan visi besar: menjadikan Medan sebagai kota metropolitan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kalimat-kalimatnya terdengar meyakinkan. Ada pembangunan hijau, ekonomi berkelanjutan, modernisasi TPA, proyek pengolahan sampah menjadi energi, hingga data persentase pengelolaan sampah yang terlihat menjanjikan.
Masalahnya, warga Medan hidup bukan di ruang presentasi. Mereka hidup di jalanan kota yang setiap hari mereka lihat, cium, dan rasakan.
Tidak ada yang salah dengan mempromosikan Medan di hadapan dunia internasional. Justru itu penting. Tetapi promosi akan kehilangan makna apabila kenyataan di lapangan masih menyisakan persoalan yang sama dari tahun ke tahun. Kota tidak menjadi hijau karena pidatonya berbahasa Inggris atau karena mendapat pujian dari tamu internasional. Kota menjadi hijau ketika masyarakat benar-benar merasakan perubahan.
Pemko Medan menyebut lebih dari 80 persen sampah telah berhasil dikelola. Angka itu tentu terdengar impresif. Namun angka statistik tidak selalu identik dengan pengalaman masyarakat. Di banyak sudut kota, keluhan mengenai sampah yang menumpuk, drainase yang tersumbat, hingga banjir akibat saluran yang dipenuhi limbah masih terus bermunculan. Jika pengelolaan sudah sedemikian baik, mengapa persoalan klasik itu masih menjadi keluhan rutin?
Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi (PSEL) juga kembali dipromosikan sebagai solusi besar. Tidak ada yang keliru dengan ambisi tersebut. Namun publik Medan sudah terlalu sering mendengar proyek-proyek strategis yang terdengar luar biasa saat dipresentasikan, tetapi berjalan sangat lambat ketika memasuki tahap pelaksanaan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan lagi janji tentang masa depan, melainkan kepastian kapan manfaatnya benar-benar dirasakan.
Ironisnya, di saat pemerintah berbicara mengenai kota metropolitan berkelanjutan, persoalan mendasar seperti banjir, drainase yang tidak optimal, ruang terbuka hijau yang terbatas, hingga kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Kota yang berkelanjutan tidak dibangun dari proyek raksasa saja, tetapi dari pelayanan dasar yang konsisten setiap hari.
Pujian dari UNDP tentu patut diapresiasi. Namun pemerintah juga harus berhati-hati agar tidak terlena oleh apresiasi tamu. Sebab ukuran keberhasilan sebuah kota bukanlah seberapa kagum delegasi internasional saat berkunjung, melainkan seberapa puas warganya hidup di kota tersebut.
Lebih penting lagi, keberlanjutan bukan sekadar soal teknologi pengolahan sampah. Ia menyangkut keberanian menegakkan aturan terhadap pelanggar lingkungan, membangun budaya disiplin masyarakat, memperkuat sistem daur ulang, memperluas ruang hijau, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang.
Pemko Medan tentu berhak memiliki mimpi besar menjadi kota metropolitan kelas dunia. Namun mimpi sebesar apa pun harus berpijak pada realitas. Jangan sampai pemerintah lebih sibuk membangun citra kota hijau di forum internasional daripada menyelesaikan persoalan lingkungan yang setiap hari dihadapi masyarakat.
Karena pada akhirnya, kota berkelas dunia bukanlah kota yang paling sering dipuji di depan delegasi asing. Kota berkelas dunia adalah kota yang mampu membuat warganya berkata, “Kami benar-benar merasakan perubahan.” Selama kalimat itu belum terdengar dari masyarakat, maka semua presentasi megah hanyalah narasi yang masih menunggu pembuktian.(***)
