Kejagung Periksa Lima Saksi Kasus Korupsi Tata Kelola Nikel 2017–2020, ESDM dan Kemenkeu Ikut Diperiksa
JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola komoditas nikel periode 2017–2020 terus bergulir. Kali ini, Tim Jaksa Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa lima orang saksi dari sejumlah instansi pemerintah dan lembaga terkait, Senin (9/11/2026).
Kelima saksi tersebut berasal dari PT Sucofindo, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Keuangan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas nikel.
Adapun lima saksi yang dimintai keterangan masing-masing berinisial DJ, selaku Verifikator PT Sucofindo; MG, H, dan HSR dari Kementerian ESDM; serta MCR dari Kementerian Keuangan.
Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri berbagai aspek dalam tata kelola komoditas nikel selama periode 2017 hingga 2020.
Keterlibatan saksi dari beberapa instansi itu menunjukkan bahwa penyidik tengah mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang dinilai memiliki informasi relevan dengan perkara tersebut. Namun, sejauh ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai materi pemeriksaan maupun peran masing-masing saksi dalam proses penyidikan.
Kasus tata kelola nikel ini menjadi perhatian karena komoditas tambang tersebut memiliki nilai ekonomi strategis bagi Indonesia. Di tengah besarnya potensi sumber daya alam, pengawasan, verifikasi, hingga tata kelola perizinan menjadi aspek penting agar kekayaan negara tidak justru menjadi ladang bancakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebab, nikel bukan sekadar komoditas tambang yang bisa dihitung berdasarkan tonase dan nilai ekspor. Di baliknya terdapat kepentingan negara, penerimaan ekonomi, serta tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang semestinya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian.
Pemeriksaan lima saksi ini menjadi bagian dari rangkaian penyidikan yang masih berjalan. Publik tentu berharap proses hukum dapat mengungkap secara terang persoalan tata kelola komoditas nikel tersebut, termasuk apabila ditemukan penyimpangan yang merugikan keuangan negara.
Kini, pekerjaan penyidik bukan sekadar mengumpulkan keterangan, tetapi juga merangkai setiap fakta dan bukti agar perkara ini dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab, dalam urusan tambang, yang digali semestinya nikel, bukan celah untuk menggerogoti kekayaan negara.(***)
