Pemerintah Kota Medan kembali menggelar audiensi. Kali ini dengan Bank BJB (bank Jawa Barat). Topiknya terdengar menjanjikan: ekonomi inklusif, pembiayaan bagi calon pekerja migran, inovasi digital, hingga optimalisasi pendapatan daerah. Semua terdengar modern, visioner, dan penuh optimisme.
Masalahnya, warga Medan sudah terlalu sering mendengar istilah seperti sinergi, kolaborasi, ekosistem digital, dan penguatan ekonomi. Yang belum sering mereka rasakan adalah dampaknya dalam kehidupan sehari-hari.
Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon Pekerja Migran Indonesia memang patut diapresiasi. Banyak warga yang gagal berangkat bekerja ke luar negeri karena terjerat biaya pelatihan dan akhirnya memilih meminjam kepada rentenir atau calo. Jika program ini benar-benar berjalan, tentu bisa menjadi solusi nyata.
Namun pengalaman mengajarkan satu hal: di negeri ini, program yang bagus sering kali kalah oleh birokrasi yang rumit. Pertanyaan publik sederhana, apakah nanti masyarakat benar-benar mudah mengakses pembiayaan tersebut, atau justru kembali dipusingkan dengan syarat administrasi yang berlapis, rekomendasi yang berbelit, dan proses yang membuat orang menyerah sebelum mendapat bantuan?
Wali Kota Rico Waas mengatakan akan menghubungkan program ini dengan Dinas Tenaga Kerja dan lembaga pelatihan kerja. Langkah itu memang tepat. Tetapi koordinasi antarinstansi selama ini justru sering menjadi titik lemah pemerintahan daerah. Banyak program berhenti di meja rapat karena masing-masing instansi sibuk dengan urusannya sendiri.
Di sisi lain, Rico juga memperkenalkan aplikasi Qresto sebagai inovasi kebanggaan Kota Medan. Sistem pembayaran pajak yang langsung memisahkan pajak daerah secara real time memang terdengar canggih. Namun publik tentu berhak bertanya: seberapa besar aplikasi ini sudah diterapkan? Berapa banyak restoran, kafe, dan hotel yang benar-benar menggunakannya? Berapa tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sudah berhasil dikumpulkan? Sebab ukuran keberhasilan teknologi bukan pada saat diluncurkan, melainkan saat benar-benar digunakan secara luas.
Ironisnya, pemerintah begitu bersemangat berbicara mengenai digitalisasi, sementara di sisi lain masyarakat masih mengeluhkan persoalan yang sangat mendasar: banjir yang tak kunjung selesai, drainase tersumbat, jalan berlubang, lampu jalan mati, hingga pelayanan publik yang lamban. Kota modern tidak dibangun hanya dengan aplikasi, tetapi juga dengan infrastruktur dasar yang berfungsi.
Pernyataan bahwa Pemko Medan tetap berkomitmen kepada Bank Sumut tetapi terbuka terhadap program inklusif dari BJB menunjukkan sikap yang cukup pragmatis. Tidak ada yang salah dengan itu. Namun masyarakat tidak menilai pemerintah dari banyaknya bank yang diajak bekerja sama. Yang dinilai adalah apakah kerja sama tersebut benar-benar membuka lapangan kerja, mempermudah akses modal, dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Sudah saatnya Pemko Medan mengurangi politik seremoni dan memperbanyak politik eksekusi. Audiensi tidak boleh berhenti sebagai dokumentasi pertemuan, foto berjabat tangan, dan saling memuji antarpejabat. Setiap kerja sama harus memiliki target yang terukur, tenggat waktu yang jelas, serta dapat dievaluasi oleh publik.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak hidup dari berita tentang penandatanganan kerja sama. Masyarakat hidup dari hasil nyata. Sebanyak apa pun rapat di ruang berpendingin udara, semuanya tidak akan berarti jika warga tetap kesulitan memperoleh pekerjaan, pelaku UMKM masih sulit mendapatkan pembiayaan, dan pendapatan daerah tidak berubah menjadi pelayanan publik yang lebih baik.
