Rezi Dharmawan turun langsung memberi arahan kepada personel Polsek Metro Tamansari. Ada pengarahan moral, penguatan integritas, pemeriksaan administrasi, tes urine, sampai pengecekan sikap tampang.
Semua terdengar disiplin. Semua terdengar serius. Semua terdengar seperti institusi yang sedang memastikan aparatnya tetap bersih.
Tetapi justru di situlah ironi besarnya.
Karena ketika polisi harus melakukan tes urine mendadak kepada sesama polisi demi memastikan tidak terlibat narkoba, publik sebenarnya sedang disuguhi pengakuan diam-diam bahwa masalah internal itu nyata dan cukup mengkhawatirkan.
Bayangkan absurdnya.
Institusi yang bertugas memberantas narkoba kini rutin memeriksa aparatnya sendiri agar tidak ikut terpapar barang yang seharusnya mereka perangi.
Dan masyarakat tentu bertanya sederhana: kalau pengawas saja masih harus diawasi ketat, lalu rakyat harus menaruh rasa aman kepada siapa?
Rezi Dharmawan meminta anggota bekerja dengan hati, menjaga integritas, dan melayani masyarakat secara humanis.
Kalimat yang sangat bagus untuk spanduk motivasi kantor.
Masalahnya, publik Indonesia sudah terlalu kenyang mendengar nasihat moral dari institusi yang citranya justru sering rusak karena ulah oknum dari dalam sendiri.
Setiap ada kasus polisi bermasalah, narasinya hampir selalu sama:
“oknum.”
Seolah-olah institusi selalu bersih, dan masalah hanya kebetulan muncul dari individu-individu yang terlalu sering jumlahnya.
Tes urine mendadak pun akhirnya terasa seperti ritual rutin untuk menjaga citra, bukan tanda bahwa sistem pengawasan sudah benar-benar sehat.
Karena kalau budaya integritas benar-benar kuat, pemeriksaan seperti ini mestinya menjadi hal biasa yang tidak perlu diumumkan dramatis ke media seolah sebuah prestasi besar.
Yang lebih menarik lagi: selain tes urine, ada juga pemeriksaan “sikap tampang.”
Indonesia memang unik.
Kadang penampilan aparat lebih cepat diperiksa dibanding kualitas pelayanan publiknya.
Rambut harus rapi.
Seragam harus licin.
Sepatu harus mengilap.
Tetapi masyarakat masih sering mengeluh soal respons lambat, arogansi, pungli, hingga pelayanan yang dingin ketika rakyat kecil datang mencari bantuan.
Padahal kepercayaan publik tidak dibangun dari sepatu mengkilap atau pose tegap saat apel pagi.
Kepercayaan dibangun ketika masyarakat merasa polisi benar-benar melindungi, bukan malah membuat takut.
Dan selama institusi masih sibuk mengulang jargon “humanis” di setiap pengarahan internal, publik akan terus melihat ada jurang besar antara pidato pembinaan dan pengalaman nyata di lapangan.
Karena rakyat tidak kekurangan kata-kata motivasi dari aparat.
Yang rakyat kekurangan adalah rasa yakin bahwa hukum benar-benar ditegakkan tanpa drama pencitraan, tanpa tebang pilih, dan tanpa harus menunggu viral dulu baru bergerak.(***)
