Ada kalimat yang selalu terdengar indah setiap kali pemerintah bertemu mahasiswa: “Kami membutuhkan anak-anak muda sebagai agent of change.” Kalimat itu kembali diucapkan Wali Kota Medan Rico Waas saat menerima audiensi Forum Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (FPM-SU).
Tidak ada yang salah dengan ajakan tersebut. Justru persoalannya muncul ketika kata “agen perubahan” hanya berhenti sebagai slogan. Sebab sejarah menunjukkan, pemerintah sering kali mengundang mahasiswa berdiskusi, tetapi tidak selalu siap ketika mahasiswa mulai mengkritik.
Pemko Medan mengatakan terbuka terhadap ide dan gagasan. Pertanyaannya, apakah keterbukaan itu juga berlaku untuk kritik yang keras? Atau pemerintah hanya nyaman menerima masukan yang terdengar manis di ruang audiensi, sementara kritik di jalanan dianggap mengganggu stabilitas?
Menjadi agen perubahan bukan sekadar datang ke rumah dinas, berfoto bersama, lalu pulang membawa ucapan terima kasih. Agen perubahan adalah mereka yang berani mempertanyakan mengapa banjir masih menjadi langganan di banyak titik Kota Medan. Mengapa lampu jalan baru diperbaiki setelah warga mengeluh langsung kepada wali kota. Mengapa drainase besar bisa tersumbat bertahun-tahun tanpa terdeteksi. Mengapa data kemiskinan masih diakui belum akurat oleh pemerintah sendiri.
Kalau mahasiswa hanya diminta memberi ide tanpa diberi ruang mengawasi kebijakan, itu bukan agen perubahan. Itu hanya pelengkap seremoni.
Pemerintah juga patut berhenti menjadikan gotong royong setiap Sabtu sebagai simbol utama kepedulian terhadap lingkungan. Gotong royong memang penting, tetapi kebersihan kota tidak boleh bergantung pada kegiatan seremonial mingguan. Yang dibutuhkan adalah sistem pengelolaan sampah yang modern, drainase yang dirawat secara berkala, pengawasan lingkungan yang konsisten, dan penegakan aturan terhadap pelanggar. Kota bersih lahir dari tata kelola yang baik, bukan sekadar foto pejabat memegang cangkul.
Rico Waas mengatakan Pemko siap mengolah ide-ide mahasiswa menjadi program pembangunan. Kalimat itu patut diuji. Berapa banyak rekomendasi mahasiswa yang selama ini benar-benar diwujudkan menjadi kebijakan? Berapa banyak hasil diskusi yang berakhir menjadi program nyata, bukan sekadar notulen rapat yang tersimpan di laci birokrasi?
Ironisnya, pemerintah sering meminta generasi muda menjadi inovatif, sementara birokrasi sendiri masih bergerak lambat. Anak muda diminta berpikir cepat, tetapi usulan mereka sering berputar-putar melewati meja demi meja sebelum akhirnya menghilang tanpa kabar.
Mahasiswa bukanlah tenaga pendukung pencitraan pemerintah. Mereka adalah kekuatan intelektual yang tugas utamanya mengawasi kekuasaan. Demokrasi yang sehat justru lahir ketika mahasiswa berani mengoreksi pemerintah, bukan ketika mereka hanya menjadi penonton atau pengisi kursi audiensi.
Kalau Pemko Medan benar-benar ingin melahirkan agen perubahan, mulailah dengan membangun budaya pemerintahan yang siap dikritik, transparan terhadap kebijakan, terbuka terhadap evaluasi publik, dan berani mengakui kesalahan. Sebab perubahan tidak lahir dari tepuk tangan, melainkan dari keberanian mendengar suara yang paling tidak nyaman.
Pada akhirnya, Kota Medan tidak membutuhkan lebih banyak forum dialog yang menghasilkan dokumentasi. Kota ini membutuhkan pemerintah yang berani mengubah kritik menjadi kebijakan, dan mahasiswa yang tetap kritis meski sudah dipersilakan duduk di ruang tamu kekuasaan.
