“Yang perlu dilayani setinggi-tingginya adalah masyarakat.”
Kalimat itu keluar langsung dari mulut Wali Kota Medan Rico Waas saat melantik 69 pejabat manajerial di lingkungan Pemko Medan. Sebuah pernyataan yang terdengar kuat, bahkan layak menjadi prinsip dasar birokrasi modern. Masalahnya, masyarakat sudah terlalu sering mendengar kalimat indah seperti itu dari banyak kepala daerah. Yang mereka tunggu bukan lagi pidatonya, tetapi buktinya.
Pelantikan pejabat hampir selalu dibungkus dengan pesan moral. Integritas, loyalitas, profesionalisme, melayani rakyat, bekerja dengan hati. Kosakatanya nyaris tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Yang berubah hanyalah nama pejabat yang berdiri di depan panggung.
Rico Waas mengatakan bahwa atasan hanyalah bagian dari hierarki, sedangkan masyarakat adalah jabatan tertinggi. Jika kalimat ini benar-benar diyakini, maka ukuran keberhasilan 69 pejabat yang baru dilantik tidak boleh lagi sekadar laporan administrasi atau absensi rapat. Ukurannya harus sederhana: apakah masyarakat merasa lebih mudah mendapatkan pelayanan atau tidak.
Sebab, birokrasi di Kota Medan masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Warga masih mengeluhkan banjir yang berulang, lampu jalan yang mati, jalan rusak, pelayanan administrasi yang belum sepenuhnya cepat, hingga persoalan sampah yang terus muncul. Semua itu adalah ujian nyata bagi pejabat baru, bukan sekadar kemampuan menyusun presentasi atau membuat laporan kegiatan.
Ironisnya, setiap mutasi pejabat selalu disambut dengan optimisme besar. Seolah-olah pergantian orang otomatis menghasilkan perubahan. Padahal yang sering berubah hanya papan nama di depan ruangan. Cara kerja, budaya birokrasi, dan kecepatan pelayanan justru tetap berjalan dengan ritme lama.
Rico juga mengingatkan agar para pejabat tidak memiliki pikiran yang “kabur” dan selalu menjadikan masyarakat sebagai tujuan utama. Pesan itu baik. Namun pikiran birokrasi sering kali justru kabur karena terlalu sibuk melayani prosedur daripada menyelesaikan masalah. Warga tidak peduli siapa kepala dinasnya. Mereka hanya ingin urusannya selesai tanpa dipersulit.
Pelantikan juga seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan sekadar rotasi jabatan. Publik berhak mengetahui indikator apa yang membuat seseorang dipromosikan, dipindahkan, atau dipercaya memimpin dinas strategis. Tanpa ukuran yang transparan, mutasi hanya akan dipandang sebagai perpindahan kursi, bukan perbaikan sistem.
Menariknya, jabatan strategis seperti Kepala Dinas Pendidikan kini memiliki tantangan yang jauh lebih besar daripada sekadar mengelola administrasi sekolah. Kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas, kesejahteraan guru, hingga perlindungan peserta didik harus menjadi ukuran keberhasilan yang bisa dirasakan masyarakat, bukan hanya tertulis dalam laporan tahunan.
Kalimat “masyarakat adalah jabatan tertinggi” juga seharusnya berlaku di seluruh tingkatan birokrasi. Artinya, masyarakat tidak boleh lagi dipingpong dari satu meja ke meja lain, dipersulit dengan prosedur yang berbelit, atau harus memiliki “orang dalam” agar urusannya cepat selesai. Jika budaya seperti itu masih ada, maka pidato pelayanan hanyalah slogan yang kehilangan makna.
Pada akhirnya, pelantikan bukanlah garis finis, melainkan awal dari ujian. Rico Waas sudah menyampaikan pesan yang benar. Kini tanggung jawab berikutnya ada di tangannya sendiri untuk memastikan 69 pejabat yang baru dilantik benar-benar bekerja melayani masyarakat, bukan sekadar mengganti nama di struktur organisasi.
Karena bagi warga Medan, jabatan tertinggi memang masyarakat. Tetapi penghormatan kepada masyarakat tidak diukur dari pidato saat pelantikan. Penghormatan itu terlihat ketika warga datang ke kantor pemerintahan dan pulang dengan urusannya selesai, bukan dengan membawa kekecewaan yang sama seperti sebelumnya.
