Tidak ada yang perlu diperdebatkan dari aksi sosial Maluku Medan Bersatu (MMB). Donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, USG gratis, hingga pemberdayaan UMKM adalah kegiatan yang layak diapresiasi. Bahkan jika benar organisasi itu belum dilantik tetapi sudah bergerak membantu masyarakat, itu justru menunjukkan semangat sosial yang patut dicontoh.
Yang menarik justru bukan organisasinya, melainkan pola komunikasi Pemerintah Kota Medan belakangan ini. Hampir setiap akhir pekan, publik disuguhi kabar bahwa Wali Kota Rico Waas menghadiri kegiatan, memberi apresiasi, membagikan hadiah, berdialog dengan warga, atau membuka acara. Kehadiran seperti ini memang penting, tetapi jangan sampai perlahan berubah menjadi rutinitas pencitraan yang lebih dominan daripada penyelesaian persoalan kota.
Seorang wali kota memang harus hadir di tengah masyarakat. Namun kehadiran fisik tidak otomatis berarti kehadiran solusi. Masyarakat akan jauh lebih menghargai pemimpin yang jarang tampil tetapi kebijakannya terasa, daripada pemimpin yang selalu muncul di berbagai panggung namun masalah kota tetap berjalan di tempat.
Apresiasi terhadap organisasi kemasyarakatan tentu patut diberikan. Tetapi pemerintah juga harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam budaya seremoni yang berlebihan. Sebab tugas utama pemerintah bukan menjadi pemberi tepuk tangan bagi setiap kegiatan sosial, melainkan memastikan pelayanan publik berjalan baik setiap hari.
Ironisnya, dalam waktu yang sama, Kota Medan masih bergulat dengan persoalan yang belum sepenuhnya selesai. Banjir masih menjadi ancaman di sejumlah kawasan, drainase masih bermasalah, lampu jalan masih dikeluhkan warga, pengelolaan sampah terus menjadi pekerjaan rumah, dan pelayanan birokrasi masih membutuhkan banyak pembenahan. Persoalan-persoalan itu tidak bisa diselesaikan melalui sambutan hangat atau pembagian hadiah kepada peserta acara.
Rico Waas juga menyampaikan bahwa Gedung PKK dan fasilitas milik pemerintah terbuka untuk dimanfaatkan masyarakat. Itu merupakan langkah positif. Namun keterbukaan fasilitas publik seharusnya menjadi standar pelayanan pemerintah, bukan sesuatu yang perlu dianggap sebagai keistimewaan. Yang lebih penting adalah memastikan seluruh aset daerah benar-benar dimanfaatkan secara optimal, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas.
Di sisi lain, aksi donor darah memang sangat mulia. Bahkan edukasi mengenai manfaat donor darah yang disampaikan wali kota juga patut diapresiasi. Namun pemerintah tidak boleh bergantung pada kegiatan sosial organisasi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan. Negara tetap harus menjadi aktor utama dalam memastikan pelayanan kesehatan tersedia secara merata tanpa bergantung pada momentum bakti sosial.
Masyarakat tentu senang melihat pemerintah dekat dengan berbagai komunitas. Namun kedekatan itu harus menghasilkan kebijakan yang konkret. Jangan sampai hubungan pemerintah dengan organisasi masyarakat hanya berhenti pada foto bersama, sambutan penuh pujian, dan pemberian cendera mata tanpa tindak lanjut yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga.
Pada akhirnya, organisasi masyarakat memang layak mendapatkan apresiasi ketika mampu membantu sesama. Tetapi pemerintah tidak boleh terlena menjadi penonton yang hanya datang memberi penghargaan. Pemimpin daerah akan lebih dikenang bukan karena seberapa sering ia menghadiri bakti sosial, melainkan karena seberapa banyak persoalan kota yang berhasil ia tuntaskan.
Karena bagi masyarakat, panggung acara akan selesai dalam hitungan jam. Sementara banjir, sampah, jalan rusak, pelayanan publik, dan berbagai persoalan kota tetap menunggu solusi setiap hari. Itulah panggung sesungguhnya yang harus dimenangkan oleh Pemerintah Kota Medan.(***)
